Anni, Korban Mafia Tanah di Tangsel: Negara ke Mana Saat Hukum Dipermainkan?

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2024 mencatat bahwa 67% sengketa tanah di Indonesia terjadi karena ketidakkonsistenan negara dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal penerbitan sertifikat dan penyelesaian sengketa.

"Jika tidak ada intervensi sistematis dan keberanian politik, mafia tanah akan terus menjadikan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kejahatan. Negara harus segera turun tangan," pungkas pengamat hukum agraria yang ikut mengawal kasus ini.

Kasus Anni Sri Cahyani menjadi alarm keras bahwa reformasi agraria dan perlindungan hukum bagi rakyat kecil bukan sekadar jargon. Sudah saatnya negara benar-benar hadir dan berpihak kepada yang benar, bukan kepada yang kuat.*

(FIRA)