Musyawarah Nasional MUI 20u201123 November Akan Bahas Kecerdasan Buatan dalam Pemahaman Agama
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI pada 2023 November 2025. Salah satu topik penting ya
Pemerintahan
SEMARANG - Kasus dugaan pembunuhan bayi yang melibatkan anggota kepolisian, Brigadir Ade Kurniawan (27), memasuki babak baru.
Brigadir yang bertugas di Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam) Polda Jawa Tengah ini resmi diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) oleh sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Mapolda Jateng pada Kamis (10/4/2025).
Sidang etik yang berlangsung dari pukul 10.30 hingga 16.35 WIB itu menyatakan bahwa Brigadir AK terbukti melanggar kode etik berat dan layak dikenakan sanksi pemecatan.
Kuasa hukum keluarga korban, M Amal Lutfiansyah, menyatakan pihaknya menyambut baik putusan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Brigadir AK secara prinsip telah mengakui beberapa perbuatannya yang menjadi dasar pemecatan.
"Terperiksa secara prinsip mengakui perbuatannya, sehingga menjadi dasar pertimbangan hukum untuk putusan PTDH," ujarnya kepada media.
Meski begitu, kuasa hukum Brigadir AK, Moh Harir, menyatakan bahwa kliennya tidak menerima putusan tersebut dan akan mengajukan banding. Menurut Harir, Brigadir AK masih ingin menjadi anggota Polri.
"Klien kami masih ingin jadi anggota Polri. Hasil putusan ini masih bisa kami perjuangkan," jelas Harir.
Pihaknya menilai masih ada celah hukum yang bisa diuji, termasuk pasal-pasal yang menjerat Brigadir AK dalam kasus dugaan pembunuhan anak kandungnya.
Peristiwa bermula pada Minggu (2/3/2025) siang saat Brigadir AK bersama kekasihnya, DJP (24), dan bayi mereka AN yang berusia 2 bulan berada di dalam mobil di kawasan Pasar Peterongan, Semarang. Saat DJP keluar mobil untuk berbelanja, ia meninggalkan bayi dalam pengawasan Brigadir AK.
Ketika DJP kembali, bayi AN ditemukan dalam kondisi bibir membiru dan tidak sadarkan diri. Mereka segera membawa bayi ke RS Roemani, namun pada Senin (3/3/2025), bayi dinyatakan meninggal karena gagal pernapasan.
Kecurigaan muncul setelah Brigadir AK menghilang pasca pemakaman. DJP kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jateng.
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XI pada 2023 November 2025. Salah satu topik penting ya
Pemerintahan
MEDAN Sebuah kebakaran menghanguskan rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, di Jalan Pasar 2, Komplek Taman Ha
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan
JAKARTA PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk dan bagian dari Pertamina Group, menerima kunjungan resmi Komite Nasional Kese
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan peternakan ayam petelur di wilayahwilayah dengan
Ekonomi
JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan