JAKARTA -Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk kembali mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Baca Juga:
Namun, Supratman belum memastikan apakah RUU tersebut akan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 atau Prolegnas jangka menengah 2025–2029.
"Pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan sesegera mungkin kita ajukan dalam revisi Prolegnas yang akan datang," ujarnya.
Baca Juga:
Menurut Supratman, pembahasan RUU ini terhambat bukan karena substansi, melainkan karena faktor politik.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intens dengan seluruh fraksi di DPR RI.
"RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR. Tapi seperti yang selalu saya sampaikan, ini menyangkut soal politik," tegasnya.
Presiden terpilih Prabowo Subianto turut angkat bicara terkait urgensi pemberantasan korupsi.
Dalam pertemuan dengan enam pemimpin redaksi di kediamannya, Hambalang, Bogor (6/4/2025), Prabowo secara terbuka mendukung penyitaan aset koruptor oleh negara.
"Saya berpendapat begini. Kembalikan uang yang kau curi. Maka, aset-aset, pantas kalau negara itu menyita," kata Prabowo, (7/4/2025).
Kendati demikian, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga keadilan terhadap anggota keluarga koruptor, terutama anak dan istri, yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana.
"Dosa seorang tua tidak boleh diturunkan ke anaknya. Saya minta masukan dari para ahli hukum," tambahnya.
Diketahui, RUU Perampasan Aset telah resmi diusulkan masuk ke dalam Prolegnas 2025–2029 dalam rapat Baleg DPR RI pada 18 November 2024.
Namun, belum dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas karena masih memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek hukum dan sosial.*
(km/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran terhadap ribuan rekening dormant atau tidak akti
Nasional
TAPANULI TENGAH Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyayangkan beredarnya informasi tidak akurat yang
Pendidikan
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mu
Nasional
BOGOR Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti pentas seni gabungan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 dan Sekolah Rakyat Me
Nasional
PADANG Sebuah insiden perusakan rumah doa umat Kristen terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera B
Peristiwa
JAKARTA Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait tuduhan ij
Politik
PEKANBARU Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Riau, Senin (28/7/
Ekonomi
MEDAN Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Minggu (27/7/2025). Seorang guru sekolah Min
Peristiwa