MEDAN – Gubernur Sumut diharap menerbitkan daftar nominatif sekitar 555,93 ha lahan perumahan dinas PTPN untuk dialokasikan kepada ribuan pensiunan karyawan.
Daftar nominative itu penting. Sebab, daftar itu merupakan syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai penjelasan Kantor Pertanahan Deliserdang.
"Tadi kami ke Kantor Pertanahan Deliserdang memohon penerbitan SHM atas tanah rumah dinas PTPN yang puluhan tahun kami tempati," jelas Ketua Himpunan Pensiun Perkebunan Maju Bersama (HIKMA) Sri Rahayu, Kamis (17/04/2025).
Baca Juga:
Sri Rahayu menjelaskan hal tersebut langsung di Kantor Redaksi BITVOnline.com di Jalan Haji Anif, Medan. Ia datang bersama Jonathan Panggabean selaku kuasa hukum para pensiunan karyawan PTPN dalam memperjuangkan hak-hak para pensiunan, khususnya untuk mendapatkan rumah dinas yang mereka tempati selama bekerja sebagai karyawan PTPN.
Jonathan Panggabean dan Sri Rahayu, mengaku sengaja datang ke Kantor Redaksi BITVOnline.com untuk memohon dukungan memperjuangkan hak-hak para pensiunan karyawan BUMN perkebunan tersebut.
Baca Juga:
Sebab dalam beberapa bulan terakhir, Jonathan dan Sri Rahayu mengaku mengikuti pemberitaan BITVOnline.com yang menyoroti kejahatan bisnis PTPN yang "menjual" tanah-tanah HGU untuk dijadikan sebagai kawasan bisnis property mewah.
Bisnis tersebut dilakukan PTPN melalui anak perusahaannya, yakni PT Nusa Dua Propertindo (NDP) bekerjasama dengan perusahaan raja property Indonesia, yakni PT Ciputra Development Tbk. "Terus terang, kami sebagai penghuni rumah dinas PTPN selama puluhan tahun, sangat was-was dan ketakutan dengan "serangan" PTPN dan PT Ciputra ini. Sebab, kami khawatir tanah perumahan dinas PTPN itu juga dilego ke PT Ciputra," tegas Sri Rahayu.
DIPLOT UNTUK PENSIUNAN KARYAWAN
Sri Rahayu lebih jauh menjelaskan, sesuai keputusan Menteri ATR/Kepala BPN, dari 5.873 ha lahan PTPN yang tidak diperpanjang, sekitar 555,93 ha diantaranya sudah dialokasikan untuk pensiunan karyawan PTPN. Ke 555,93 ha itu merupakan pertapakan rumah dinas yang selama puluhan tahun mereka tempati.
"Nah, kami khawatir, ke 555,93 ha itu juga "dilego" ke PT Ciputra untuk dibangun bangunan rumah toko (ruko) dan rumah mewah berharga mahal. Padahal, 555,93 ha itu sudah diplot untuk rumah dinas dan diperuntukkan bagi pensiunan yang selama ini menempati rumah dinas tersebut," jelas Sri Rahayu.
Sehubungan dengan itulah, untuk mendapatkan kepastian bahwa ke 555,93 ha itu tidak diserahkan PTPN ke PT Ciputra, Sri Rahayu dan Jonathan mengharap agar Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution menerbitkan daftar nominatif bahwa tanah tersebut memang sudah dialokasikan untuk para pensiunan yang sebelumnya telah menempati rumah dinas tersebut.
JAKARTA Pemantauan kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Jabodetabek
Nasional
OSAKA Jelang laga krusial menghadapi Jepang dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi m
Olahraga
JAKARTA Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi polemik seputar anggaran pengadaan mobil dinas
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Pendidikan
PEMATANGSIANTAR Aksi demo yang dilakukan Komunitas Pedagang Gedung IV Pasar Horas di Jalan Merdeka, Pematangsiantar pada Selasa (10/6/2025
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait isu kapalkapal pengangkut bijih nikel yang me
Pemerintahan
JABAR Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha memastikan proses hukum sedang berjalan terhadap oknum anggota polisi yang diduga melakuka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Muhammad Haniv, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktor
Berita
PAPUA Satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga anak buah Egianus Kogoya tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakkum O
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka koordinasi dan pencegahan te
Nasional