MEDAN – Gubernur Sumut diharap menerbitkan daftar nominatif sekitar 555,93 ha lahan perumahan dinas PTPN untuk dialokasikan kepada ribuan pensiunan karyawan.
Daftar nominative itu penting. Sebab, daftar itu merupakan syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai penjelasan Kantor Pertanahan Deliserdang.
"Tadi kami ke Kantor Pertanahan Deliserdang memohon penerbitan SHM atas tanah rumah dinas PTPN yang puluhan tahun kami tempati," jelas Ketua Himpunan Pensiun Perkebunan Maju Bersama (HIKMA) Sri Rahayu, Kamis (17/04/2025).
Baca Juga:
Sri Rahayu menjelaskan hal tersebut langsung di Kantor Redaksi BITVOnline.com di Jalan Haji Anif, Medan. Ia datang bersama Jonathan Panggabean selaku kuasa hukum para pensiunan karyawan PTPN dalam memperjuangkan hak-hak para pensiunan, khususnya untuk mendapatkan rumah dinas yang mereka tempati selama bekerja sebagai karyawan PTPN.
Jonathan Panggabean dan Sri Rahayu, mengaku sengaja datang ke Kantor Redaksi BITVOnline.com untuk memohon dukungan memperjuangkan hak-hak para pensiunan karyawan BUMN perkebunan tersebut.
Baca Juga:
Sebab dalam beberapa bulan terakhir, Jonathan dan Sri Rahayu mengaku mengikuti pemberitaan BITVOnline.com yang menyoroti kejahatan bisnis PTPN yang "menjual" tanah-tanah HGU untuk dijadikan sebagai kawasan bisnis property mewah.
Bisnis tersebut dilakukan PTPN melalui anak perusahaannya, yakni PT Nusa Dua Propertindo (NDP) bekerjasama dengan perusahaan raja property Indonesia, yakni PT Ciputra Development Tbk. "Terus terang, kami sebagai penghuni rumah dinas PTPN selama puluhan tahun, sangat was-was dan ketakutan dengan "serangan" PTPN dan PT Ciputra ini. Sebab, kami khawatir tanah perumahan dinas PTPN itu juga dilego ke PT Ciputra," tegas Sri Rahayu.
DIPLOT UNTUK PENSIUNAN KARYAWAN
Sri Rahayu lebih jauh menjelaskan, sesuai keputusan Menteri ATR/Kepala BPN, dari 5.873 ha lahan PTPN yang tidak diperpanjang, sekitar 555,93 ha diantaranya sudah dialokasikan untuk pensiunan karyawan PTPN. Ke 555,93 ha itu merupakan pertapakan rumah dinas yang selama puluhan tahun mereka tempati.
"Nah, kami khawatir, ke 555,93 ha itu juga "dilego" ke PT Ciputra untuk dibangun bangunan rumah toko (ruko) dan rumah mewah berharga mahal. Padahal, 555,93 ha itu sudah diplot untuk rumah dinas dan diperuntukkan bagi pensiunan yang selama ini menempati rumah dinas tersebut," jelas Sri Rahayu.
Sehubungan dengan itulah, untuk mendapatkan kepastian bahwa ke 555,93 ha itu tidak diserahkan PTPN ke PT Ciputra, Sri Rahayu dan Jonathan mengharap agar Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution menerbitkan daftar nominatif bahwa tanah tersebut memang sudah dialokasikan untuk para pensiunan yang sebelumnya telah menempati rumah dinas tersebut.
SUMATERA BARAT Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Jumat, 25 April 2025, sekitar pukul 16.41 WIB. Erupsi tersebut tercat
Berita
ASAHAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Kasus pembacokan yang menimpa seorang personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut oleh bandar narkoba di Dusun III, Desa Pekub
Hukum dan Kriminal
BINJAI Seorang ibu rumah tangga (IRT) menjadi korban pembegalan oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hitam ta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Umum (Ketum) Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan komentar terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang
Nasional
BATU BARA Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas guru, khususnya dalam hal mengajar dan mendidik Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin
Pemerintahan
LOMBOK Meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ajang balap motor paling bergengsi, Mot
Olahraga
PADANG SIDEMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) melalui Satpol
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan kunjungan ke Ci
Pemerintahan
MEDAN Sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Doris Fenita Marpaung, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Kota Medan,
Hukum dan Kriminal
