Kasus Dugaan Pencabulan Terhadap Anak Belum Juga Tuntas di Polres Batu Bara, Masa Gelar Aksi dari Polda Sumut ke Mabes Polri

JAKARTA — Di tengah upaya membangun Indonesia yang adil dan beradab, suara rakyat tak boleh diabaikan.

Demi masa depan anak-anak Indonesia dan penegakan hukum yang bersih tanpa pandang bulu, Aliansi Peduli Penegakan Hukum, gabungan dari berbagai elemen masyarakat, menggelar aksi damai dan menyampaikan surat terbuka kepada Kapolri dan Menteri BUMN, sebagai bentuk keprihatinan dan tuntutan atas dugaan kasus pencabulan terhadap anak yang diduga melibatkan oknum pegawai PT Inalum inisial TTBP.

Aksi berlangsung di dua titik strategis ibu kota, depan Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jl. Teuku Umar, Menteng, dan dilanjutkan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru.

Baca Juga:

• Roblox Disorot Pemerintah, Psikolog: Bisa Picu Anak Mencuri dan Sulit Fokus Belajar
• Satreskrim Polres Tapteng Berhasil Tangkap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur

Koordinator lapangan, Ariswan, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini adalah panggilan moral untuk menyuarakan Penegakan Hukum dan keadilan bagi korban di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

"Kasus ini sudah lebih dari dua bulan bergulir dijajaran Polda Sumut/ Polres Batu Bara, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka, terduga pelaku belum juga ditangkap, bahkan penyidik terkesan lamban," tegas Ariswan di hadapan massa dan aparat yang berjaga.

Baca Juga:

• Roblox Disorot, Wamenkomdig: Kita Ingin Lindungi Anak-Anak dari Pengaruh Negatif Ruang Digital
• Dugaan Kekerasan Seksual Pemilik Pesantren di Tapsel Dilaporkan ke Polisi, Kapolres Belum Beri Keterangan

Menurut keterangan dari aparat Polsek Menteng, komisioner KPAI tidak berada di tempat, sehingga perwakilan massa diminta untuk datang kembali pada hari Senin 5 Mei 2025 untuk dialog dengan Komisioner KPAI.

Menanggapi itu, massa aksi memutuskan melanjutkan Aksi, orasi dan penyerahan surat terbuka ke Mabes Polri.

Dalam surat terbuka yang disampaikan langsung kepada Divisi Humas Mabes Polri, Ariswan menuntut:

ALIANSI PEDULI PENEGAKAN HUKUM

Pernyataan sikap :

1. Tangkap dan proses hukum dengan tegas oknum pegawai PT Inalum berinisial TTBP yang dilaporkan dalam dugaan kasus pencabulan anak.

2. Tuntaskan penanganan kasus ini secara transparan dan akuntabel, serta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

3. Memohon atensi dan perhatian penuh dari Bapak Kapolri dalam penanganan kasus ini, agar tidak terjadi pengabaian atau kelalaian dalam proses hukum.

4. Meminta Divisi Propam Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini di jajaran Polda Sumut/ Polres Batu Bara.

5. Meminta Kadiv Propam Mabes Polri untuk melakukan audit terhadap jajaran Polda Sumut/ Polres Batu Bara, terkait berapa banyak kasus kekerasan terhadap anak yang belum dituntaskan.

6. Meminta Bapak Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda Sumatera Utara/ Kapolres Batu Bara beserta jajaran yang bertanggung jawab atas penanganan kasus ini.

7. Meminta Bapak Menteri BUMN untuk mengevaluasi jajaran direksi PT Inalum, guna memastikan tidak ada pembiaran atau perlindungan terhadap pelaku kejahatan seksual dalam tubuh BUMN.

Surat tersebut dilandasi oleh regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tetang perlindungan Anak, menegaskan bahwa Pasal 81 ayat (1) sampai (6), menjelaskan bahwa: Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenai hukuman pidana yang berat, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku.

Tidak dapat dilakukan upaya damai untuk menghentikan proses hukum. Penuntutan tetap dilanjutkan meskipun ada pencabutan laporan atau adanya perdamaian antara korban dan pelaku.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin perlindungan terhadap hak anak.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mewajibkan anggota kepolisian menjaga integritas dan profesionalisme dalam penanganan kasus hukum.

"Kami menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), dan oleh karena itu, harus dihadapi dengan tindakan hukum yang luar biasa pula. Demi keadilan dan martabat bangsa, kami akan terus mengawal kasus ini hingga hukum benar-benar ditegakkan dan korban memperoleh perlindungan yang layak", tutup Ariswan dalam orasinya.

Usai menyampaikan tuntutan dan surat resmi kepada Brigadir Winda KA Piket dan Brigadir Satria dari Divisi Humas Mabes Polri, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

Namun, Ariswan menegaskan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar akan digelar.

"Hidup Anak Indonesia! Tegakkan Hukum, Lindungi Anak!" seru massa menutut aksi mereka siang itu.*