Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
CIREBON –Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat. Dengan ditolaknya PK tersebut, tujuh terpidana akan tetap menjalani hukuman seumur hidup.
“Tolak PK para terpidana,” demikian tertulis dalam situs resmi MA, Senin (16/12/2024)
Permohonan PK yang diajukan oleh tujuh terpidana dibagi dalam dua perkara:
PK nomor 198 PK/PID/2024 dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Perkara ini diadili oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Burhan Dahlan, dengan anggota Yohanes Priyana dan Sigid Triyono. PK kedua nomor 199 PK/PID/2024 dengan pemohon Eka Sandy, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto. Majelis hakim untuk perkara ini juga dipimpin oleh Burhan Dahlan, dengan Jupriyadi dan Sigid Triyono sebagai anggota hakim.Putusan untuk kedua PK ini diketok pada hari yang sama, dengan hasil yang sama — ditolak oleh majelis hakim.
Kasus pembunuhan Vina dan Eky pertama kali terjadi pada tahun 2016 lalu. Total, ada delapan orang yang diadili dalam kasus ini.
Tujuh terdakwa divonis hukuman penjara seumur hidup. Satu terdakwa, yaitu Saka Tatal, telah bebas dengan vonis 8 tahun penjara.Hingga saat ini, vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang mengajukan PK ini tetap tidak berubah sejak putusan Pengadilan Negeri Cirebon, hingga melalui jalur banding dan kasasi.
Dengan ditolaknya PK ini oleh Mahkamah Agung, kejelasan hukum dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky semakin menegaskan bahwa tujuh terdakwa tetap akan menjalani pidana mereka hingga seumur hidup.
Keputusan ini menjadi penutupan dari rangkaian panjang perjalanan hukum kasus yang menggemparkan Cirebon dan Indonesia pada tahun 2016 lalu.
(N/014)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL