MEDAN – Unit II Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya pengiriman dua calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Kamboja.
Penggagalan ini dilakukan di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Kualanamu pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Pengungkapan kasus ini dilakukan setelah tim gabungan dari Polda Sumut, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan mendapatkan informasi terkait rencana pengiriman pekerja migran ilegal melalui jalur udara internasional.
Baca Juga:
Berpura-pura sebagai wisatawan
Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan enam orang warga asal Medan yang hendak berangkat ke Kamboja.
Baca Juga:
Dari hasil interogasi, dua orang di antaranya mengaku akan bekerja sebagai pegawai rumah makan dan juru masak di Kamboja.
Sementara tiga orang lainnya, termasuk seorang anak, mengaku sebagai keluarga yang hendak berwisata.
"Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, dari keenam orang tersebut ternyata dua merupakan calon pekerja migran Indonesia ilegal," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, Minggu (4/5/2025).
Tersangka Chandra, pemilik rumah makan di Kamboja
Polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka bernama Chandra, warga Kabupaten Serdang Bedagai, yang diduga sebagai pihak yang merekrut dan memberangkatkan calon PMI ilegal tersebut.
Ia mengaku sebagai pemilik rumah makan di Kamboja dan akan menampung para pekerja.
Kedua korban dijanjikan gaji antara Rp 6 juta hingga Rp 7 juta per bulan jika bersedia bekerja di luar negeri.
"Rencana keberangkatan mereka melalui jalur Medan–Singapura, lalu dilanjutkan ke Kamboja," jelas Sumaryono.
Dugaan praktik gelap judi online masih diselidiki
Meskipun pengakuan awal menyebutkan tujuan bekerja di rumah makan, pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan dalam jaringan judi online atau penipuan digital (scammer) yang kerap menyasar PMI di negara Asia Tenggara.
Atas perbuatannya, Chandra dijerat dengan Pasal 81 dan subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp 15 miliar.
Kasus ini menambah daftar panjang upaya penyelundupan tenaga kerja ilegal ke luar negeri yang dilakukan dengan modus wisata hingga pekerjaan rumah tangga, yang kerap berujung pada praktik eksploitasi dan perdagangan manusia.*
(tm/a008)
MEDAN Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 TNI, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melepas keb
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara, Dita Togap Simangunsong, menegaskan pentingnya pola asuh seha
Kesehatan
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus menggencarkan upaya penceg
Kesehatan
PAPUA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan tim ke lokasi longsor yang terjadi di area tambang bawah tanah F
Peristiwa
JEMBER Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke78, Yonif 509 Kostrad menggelar ajang Balawara Warrior, sebuah kompetisi bergengs
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmennya dala
Sains & Teknologi
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menanggapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Denpasar dan sekitarn
Peristiwa
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman tanah air. Film Sore Istri dari Masa Depan resmi terpilih menjadi perwakilan Ind
Entertainment
JAKARTA Laras Faizati Khairunnisa (26), tersangka dalam kasus dugaan provokasi massa melalui media sosial saat aksi unjuk rasa Agustus l
Hukum dan Kriminal