Pemprov Sumut Raih Opini Tinggi Ombudsman, Bukti Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Repu
PEMERINTAHAN
MEDAN -Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersikap tegas terhadap pelanggaran penggunaan trotoar oleh pengelola kafe Dara Kupi di Jalan Sei Batanghari.
Trotoar yang merupakan fasilitas umum diaspal secara permanen dan dijadikan lahan parkir tanpa izin resmi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan dua surat peringatan (SP) kepada pengelola dan siap melanjutkan ke SP ketiga jika tidak ada itikad baik.
"Gak ada itu koordinasi sama sekali. Kami harap pengelola bersikap kooperatif dan membongkar sendiri bangunan yang melanggar. Jika tidak, setelah SP ketiga, penindakan akan dilimpahkan ke Satpol PP," tegas Gibson saat ditemui di Balai Kota Medan, Selasa (6/5/2025).
Ia menyebut pelanggaran tersebut dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak Dara Kupi tanpa pelaporan atau koordinasi kepada dinas terkait.
Trotoar yang seharusnya menjadi hak publik justru dikomersialkan menjadi lahan parkir.
Pemko Medan telah mengultimatum, jika dalam waktu dekat tidak ada pembongkaran secara mandiri, maka Satpol PP akan turun tangan untuk melakukan pembongkaran paksa.
Tak hanya itu, Gibson juga membantah keras tuduhan adanya pungutan liar atau "setoran" dari pihak pengelola.
Ia menyatakan SDABMBK langsung merespons cepat begitu mengetahui adanya pelanggaran.
"Saya pastikan tidak ada pungli dalam kasus ini. Begitu kami mengetahui pelanggaran, kami langsung menyurati pengelolanya itu. Buktinya sudah SP 2," tegasnya.
Peringatan serupa juga disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil meraih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Repu
PEMERINTAHAN
BOGOR Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pe
PEMERINTAHAN
BINJAI Fakta mengejutkan kembali terungkap dalam sidang kasus narkotika yang menjerat Aipda Erina Sitapura, oknum polisi aktif, di Penga
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah pernyataan tegas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah P
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara perio
SOSOK
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh menghadiri 7th Aceh Upstream Oil & Gas Supply Chain Management Summi
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan peran strategis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pelaksana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA di Kemendikbudristek, Dhany Hamiddan Khoir, menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi pen
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Prediksi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, soal penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini meleset. Sejak pembuka
EKONOMI