Koalisi Rakyat Anti Korupsi Jambi Desak Kejati Periksa Mantan Kepala Bakeuda Tebo

JAMBI – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Korupsi Jambi menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kamis siang (8/5/2025).

Mereka mendesak Kejati Jambi untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas dan menyeluruh terkait dugaan korupsi dalam 14 paket kegiatan proyek Dinas PUPR Kabupaten Tebo tahun anggaran 2023.

Aksi ini merupakan bentuk tekanan publik terhadap Kejati Jambi agar tidak setengah hati dalam menangani kasus yang sebelumnya telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo.

Baca Juga:

• LSM Mappan Desak Kejari Tebo Tuntaskan Dugaan Korupsi Rp2,1 Miliar di Dinas PUPR
• Babak Baru Polemik PKS PT PAL: PPJB Misterius dan Dugaan Penjaminan Kasus Hukum Kejati Jambi

Koordinator aksi, Khaidir Ali, menekankan bahwa pihaknya mendesak agar Kejati Jambi segera memeriksa mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Tebo.

"Dalam proses pencairan dana proyek, administrasi berada di bawah wewenang Bakeuda. Maka dari itu, atas nama keadilan, kami minta Kejati Jambi segera memeriksa mantan Kepala Bakeuda tersebut," tegas Khaidir dalam orasinya.

Komitmen Kawal Kasus Hingga Tuntas

Koalisi juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus tersebut. "Kami akan pantau dan kawal kasus ini hingga tuntas. Kalau perlu, kami akan datang setiap minggu ke Kejati Jambi untuk mempertanyakan progres penyelidikannya," ujar Khaidir menambahkan.

Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan massa aksi diterima secara langsung oleh Kasi Penkum Kejati Jambi. Pertemuan berlangsung kondusif, dan pihak Kejati Jambi menyatakan akan mencatat setiap tuntutan yang disampaikan oleh Koalisi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejati Jambi mengenai langkah lanjutan atas tuntutan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Bakeuda Tebo tersebut.*

LSM Mappan Desak Kejari Tebo Tuntaskan Dugaan Korupsi Rp2,1 Miliar di Dinas PUPR

Babak Baru Polemik PKS PT PAL: PPJB Misterius dan Dugaan Penjaminan Kasus Hukum Kejati Jambi