JAMBI – Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Korupsi Jambi menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kamis siang (8/5/2025).
Mereka mendesak Kejati Jambi untuk segera mengambil langkah hukum yang tegas dan menyeluruh terkait dugaan korupsi dalam 14 paket kegiatan proyek Dinas PUPR Kabupaten Tebo tahun anggaran 2023.
Aksi ini merupakan bentuk tekanan publik terhadap Kejati Jambi agar tidak setengah hati dalam menangani kasus yang sebelumnya telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo.
Baca Juga:
Koordinator aksi, Khaidir Ali, menekankan bahwa pihaknya mendesak agar Kejati Jambi segera memeriksa mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Tebo.
"Dalam proses pencairan dana proyek, administrasi berada di bawah wewenang Bakeuda. Maka dari itu, atas nama keadilan, kami minta Kejati Jambi segera memeriksa mantan Kepala Bakeuda tersebut," tegas Khaidir dalam orasinya.
Baca Juga:
Komitmen Kawal Kasus Hingga Tuntas
Koalisi juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus tersebut. "Kami akan pantau dan kawal kasus ini hingga tuntas. Kalau perlu, kami akan datang setiap minggu ke Kejati Jambi untuk mempertanyakan progres penyelidikannya," ujar Khaidir menambahkan.
Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan massa aksi diterima secara langsung oleh Kasi Penkum Kejati Jambi. Pertemuan berlangsung kondusif, dan pihak Kejati Jambi menyatakan akan mencatat setiap tuntutan yang disampaikan oleh Koalisi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejati Jambi mengenai langkah lanjutan atas tuntutan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Bakeuda Tebo tersebut.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
