Kabupaten Simalungun Raih Juara I Stand Terbaik Nasional di PENAS XVII 2026 Gorontalo
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Pekan Nasional (PENAS) P
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) resmi mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menilai proses legislasi undang-undang tersebut cacat secara formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan melanggar prosedur pembentukan perundang-undangan.
Dalam sidang perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025 yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/5/2025), kuasa hukum Mahasiswa UI, Muhammad, memaparkan bahwa DPR RI tidak menyusun RUU TNI berdasarkan naskah akademik terbaru, serta tidak menyebarluaskan draf RUU secara resmi kepada publik sebelum pengesahan.
"Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas keterbukaan. Namun, dalam konteks pembentukan undang-undang a quo tidak ada penyebarluasan draft RUU secara resmi kepada masyarakat," tegas Muhammad.
Ia juga merujuk pernyataan Wakil Ketua DPR RI pada 18 Maret 2025 yang menyatakan bahwa draf RUU TNI yang beredar di masyarakat bukanlah naskah resmi yang dibahas oleh Komisi I DPR.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 22A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).
Muhammad menambahkan bahwa RUU TNI juga tidak termasuk dalam daftar RUU carry over yang telah disepakati oleh DPR, sehingga semestinya melalui proses penyusunan ulang dari awal.
Ketidaksesuaian ini memperkuat argumentasi bahwa pembentukan UU TNI tidak sah secara formil.
Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, mereka juga meminta agar ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 yang telah diubah dikembalikan ke bentuk semula.
"Menyatakan ketentuan norma dalam UU yang telah diubah atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berlaku kembali," tutur Muhammad.
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Pekan Nasional (PENAS) P
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mengalokasikan anggaran lebih dari Rp39 miliar untuk pembangunan ruas jalan Ujung Pa
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, A. Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar memperkuat kemitraan antara Satuan Pelayana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali membuka pendaftaran Program Pemagangan Jepang dan Pelatihan Kaigo melalui platfo
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sebu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR y
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/11030 yang melarang aparatur sipil negara (ASN)
PEMERINTAHAN
PALUTA Perbaikan ruas jalan HutaimbaruSipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Sumatera U
EKONOMI
MEDAN Suasana Car Free Day (CFD) di kawasan Kota Tua Kesawan, Medan, Minggu (28/6/2026), berlangsung lebih semarak dari biasanya. Selain
PEMERINTAHAN