Sebelumnya, Adhel yang merupakan warga Babelan, Kabupaten Bekasi, melaporkan Gubernur Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kebijakan tersebut.
Pelaporan ini dilakukan pada Kamis (8/5/2025) bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, dengan alasan bahwa program ini dianggap melanggar hak asasi manusia.
Meskipun kebijakan ini menuai kritik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mempertahankan program tersebut, dengan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Pigai mengatakan bahwa jika pendidikan di barak militer terbukti berhasil di Jawa Barat, model ini akan dipertimbangkan untuk diterapkan secara nasional.*
(km/a008)
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal melalui dukungan terhada
Seni dan Budaya
JAKARTA Kematian merupakan bagian alami dari siklus kehidupan manusia. Namun, proses yang terjadi pada tubuh setelah seseorang meninggal
Kesehatan
JAKARTA Drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan resmi digelar pada Kamis (17/7/2025) pukul 14.00 WIB di Hyatt
Olahraga
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan seorang pria berinisial MRP alias Reza (25), yang diduga kuat sebagai pelaku s
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Draf Revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini dapat diakses secara publik melalui situs resmi DPR RI. Hal ini
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Artis Nikita Mirzani kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dugaan pengancaman dan pem
Entertainment
JAKARTA Ahli forensik digital Rismon Sianipar menilai gugatan yang dilayangkan Farhat Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap
Politik
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungannya terhadap program verifikasi pendataan kepemilikan tiga j
Pemerintahan
BATU BARA Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku melakukan penebaran sebanyak 5.000 ekor
Pertanian Agribisnis
MEDAN Pengamat sosial politik dan kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wara Sinuhaji, menyoroti adanya miskomunikasi
Pemerintahan