BEKASI -Adhel Setiawan, seorang warga asal Bekasi yang juga seorang wali murid, mengkritik kebijakan yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa yang dianggap nakal ke barak militer.
Dalam pernyataan yang disampaikan di Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Senin (12/5/2025), Adhel menilai kebijakan tersebut sebagai langkah putus asa dari pemerintah.
"Saya melihat kebijakan KDM (Dedi Mulyadi) ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya," ungkap Adhel.
Ia menegaskan bahwa anak-anak yang berperilaku nakal seharusnya mendapatkan bimbingan dari orangtua, guru, dan pemerintah, bukan diserahkan kepada aparat militer untuk didisiplinkan.
Adhel juga mengkritik pendekatan militer yang diterapkan dalam kebijakan tersebut.
Ia menyebutkan bahwa tidak ada jaminan bagi anak yang digembleng di barak militer akan berubah menjadi lebih baik.
"Ini sebetulnya kebijakan putus asa, karena sudah tidak sanggup lagi menangani, dalam tanda kutip ya, kenakalan anak-anaknya, akhirnya ya sudah, militer saja," tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini tidak didasarkan pada kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan psikologi anak.
"Anak-anak ini digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah becek, terus diajarin baris-baris, yel-yel, ini kan tentara banget," lanjut Adhel.
Adhel juga merasa bahwa kebijakan Dedi Mulyadi tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, yang seharusnya berfokus pada memanusiakan manusia.
"Tujuan pendidikan itu kan dalam rangka memanusiakan manusia. Seharusnya anak-anak nakal itu diajak bicara, didengarkan apa kemauan mereka. Itu tugas orangtua dan guru, bukan tugas militer," ujarnya.
Sebelumnya, Adhel yang merupakan warga Babelan, Kabupaten Bekasi, melaporkan Gubernur Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kebijakan tersebut.
Pelaporan ini dilakukan pada Kamis (8/5/2025) bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, dengan alasan bahwa program ini dianggap melanggar hak asasi manusia.
Meskipun kebijakan ini menuai kritik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mempertahankan program tersebut, dengan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Pigai mengatakan bahwa jika pendidikan di barak militer terbukti berhasil di Jawa Barat, model ini akan dipertimbangkan untuk diterapkan secara nasional.*
(km/a008)
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memuji kepemimpinan mantan Presiden ke7 Joko Widodo saat berkunjung ke kedia
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya meminta keterangan jurnalis sekaligus pembawa acara televisi Karni Ilyas terkait dugaan ijazah palsu Presiden k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BU
NASIONAL
SEOUL Presiden Lee Jae Myung mendorong peningkatan hubungan bilateral antara Republik Korea dan Indonesia menjadi kemitraan strategis ko
NASIONAL
SEOUL Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pengumuman dan pertukaran 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) ant
NASIONAL
