BEKASI -Adhel Setiawan, seorang warga asal Bekasi yang juga seorang wali murid, mengkritik kebijakan yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa yang dianggap nakal ke barak militer.
Dalam pernyataan yang disampaikan di Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Senin (12/5/2025), Adhel menilai kebijakan tersebut sebagai langkah putus asa dari pemerintah.
Baca Juga:
"Saya melihat kebijakan KDM (Dedi Mulyadi) ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya," ungkap Adhel.
Ia menegaskan bahwa anak-anak yang berperilaku nakal seharusnya mendapatkan bimbingan dari orangtua, guru, dan pemerintah, bukan diserahkan kepada aparat militer untuk didisiplinkan.
Baca Juga:
Adhel juga mengkritik pendekatan militer yang diterapkan dalam kebijakan tersebut.
Ia menyebutkan bahwa tidak ada jaminan bagi anak yang digembleng di barak militer akan berubah menjadi lebih baik.
"Ini sebetulnya kebijakan putus asa, karena sudah tidak sanggup lagi menangani, dalam tanda kutip ya, kenakalan anak-anaknya, akhirnya ya sudah, militer saja," tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini tidak didasarkan pada kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan psikologi anak.
"Anak-anak ini digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah becek, terus diajarin baris-baris, yel-yel, ini kan tentara banget," lanjut Adhel.
Adhel juga merasa bahwa kebijakan Dedi Mulyadi tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, yang seharusnya berfokus pada memanusiakan manusia.
"Tujuan pendidikan itu kan dalam rangka memanusiakan manusia. Seharusnya anak-anak nakal itu diajak bicara, didengarkan apa kemauan mereka. Itu tugas orangtua dan guru, bukan tugas militer," ujarnya.
Sebelumnya, Adhel yang merupakan warga Babelan, Kabupaten Bekasi, melaporkan Gubernur Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kebijakan tersebut.
Pelaporan ini dilakukan pada Kamis (8/5/2025) bersama kuasa hukumnya, Rezekinta Sofrizal, dengan alasan bahwa program ini dianggap melanggar hak asasi manusia.
Meskipun kebijakan ini menuai kritik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mempertahankan program tersebut, dengan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Pigai mengatakan bahwa jika pendidikan di barak militer terbukti berhasil di Jawa Barat, model ini akan dipertimbangkan untuk diterapkan secara nasional.*
(km/a008)
NGAWI Dua oknum kepala desa di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terciduk aparat kepolisian karena terlibat dalam kasus peredaran uang palsu
Hukum dan Kriminal
KUTACANE Hujan deras disertai angin kencang menerjang beberapa desa di Kabupaten Aceh Tenggara pada Jumat malam (30/5/2025) sekitar puku
Peristiwa
MEDAN Mandor kebersihan Kecamatan Medan Barat yang sempat diberhentikan secara sepihak akhirnya dikembalikan ke posisi semula. Keputusan
Pemerintahan
CIREBON Tragedi memilukan terjadi di kawasan pertambangan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Bara
Peristiwa
MANADO Tim Resmob Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara (Sulut) berhasil mengamankan seorang pria muda berinisial YN alias Yo
Hukum dan Kriminal
BENGKULU Kelangkaan BBM yang melanda Bengkulu akibat pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai memicu reaksi keras dari berbagai pihak
Peristiwa
ENDE Warga Desa Lisepuu, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende digemparkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah jurang di kawasan Kor
Peristiwa
SANAA Israel melancarkan serangan udara di Bandara Internasional Sanaa, Yaman, pada 29 Mei 2025, yang mengakibatkan hancurnya pesawat ter
Internasional
PADANG SIDIMPUAN Satreskrim Polres Padangsidimpuan menangkap dua pelaku pencabulan terhadap anak perempuan yatim piatu yang tinggal di r
Hukum dan Kriminal
SUMSEL Program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak bermasalah ke barak militer ternyata mendapat perhatian dari warga l
Pemerintahan