Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
MADINA - Polres Mandailing Natal resmi menetapkan Lelo Monthori (42) sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.
Penetapan ini tertuang dalam Surat DPO Nomor: DPO/41/V/RES.1.24./2025/RESKRIM, yang dikeluarkan pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Lelo Monthori merupakan warga Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan berprofesi sebagai wiraswasta. Ciri-ciri pelaku antara lain tinggi sekitar 160 cm, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, dan bertubuh berisi.
Kasus ini bermula dari laporan ibu korban berinisial EY (42 ), yang menyaksikan langsung pelaku keluar dari kamar gudang rumahnya, sementara korban SR (9) terlihat memperbaiki celananya yang robek. Dalam laporannya, pelaku disebut telah melakukan tindakan bejat tersebut sebanyak tiga kali disertai ancaman kepada korban.
Laporan pencabulan ini telah diterima Polres Mandailing Natal dengan Nomor LP/B/62/III/2024/SPKT/Polres Madina/Polda Sumut, tertanggal 5 Maret 2024.
Lambannya penanganan kasus ini memicu kemarahan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Terintegrasi (ALMAMATER). Mereka kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 5 Mei 2025, di depan Mapolres Mandailing Natal.
Koordinator aksi, Didi Santoso Piliang, menyampaikan kekecewaan atas penanganan kasus yang dianggap lamban.
"Kasus ini sangat berat. Sudah lebih dari satu tahun sejak dilaporkan, pelaku masih belum ditangkap. Baru sekarang ditetapkan sebagai DPO. Ini menunjukkan kelalaian dan kurang sigapnya aparat," ujar Didi.
Ia juga menyampaikan bahwa foto pelaku akan disebar ke masyarakat dan media sosial sebagai bentuk upaya pencarian mandiri.
"Jangan salahkan masyarakat jika nanti pelaku tertangkap tangan dan diamuk massa sebelum diserahkan ke polisi. Ini bentuk kemarahan masyarakat," tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan desakan luas agar aparat penegak hukum bergerak cepat, profesional, dan responsif dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak, yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa.
Masyarakat berharap agar Polres Mandailing Natal segera menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku agar korban dan keluarga mendapatkan keadilan.*
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL