MEDAN– Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang digunakan secara ilegal oleh tersangka dalam kasus dugaan korupsi penguasaan aset negara.
Penyitaan berlangsung di Jalan Sutomo Nomor 11, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Senin (19/5/2025).
Baca Juga:
Kepala Kejari Medan, Fajar Syah Putra, menjelaskan aset yang disita digunakan untuk usaha doorsmeer mobil dan kos-kosan oleh Risma Siahaan alias RS (64), yang kini telah berstatus tersangka.
Perbuatan tersangka diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp21,91 miliar lebih berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
Baca Juga:
"Penyitaan ini didasarkan pada surat perintah penyitaan Nomor Print -286/L.2.10/Fd.2/09/2024 dan penetapan sita dari Pengadilan Tipikor Medan Nomor 21/PEN.PID.SUS-TPK-SITA/2025/PN/MDN," ujar Fajar didampingi Kasi Pidsus Mochamad Ali Rizza dan Kasi Intel Dapot Dariarma.
Menurut Fajar, tersangka RS telah menggunakan aset milik PT KAI untuk kepentingan pribadi selama puluhan tahun, sehingga merugikan keuangan negara.
Saat ini, berkas perkara tersangka tengah dipersiapkan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan.
"Kami terus memproses kasus ini hingga ke persidangan. Kami juga mengimbau masyarakat, terutama di Kota Medan, yang menguasai aset BUMN tanpa hak untuk segera mengembalikannya agar tidak diproses secara hukum," tegas Fajar.
Deputi Vice Presiden Divre I PT KAI Sumut, Teguh Triyono, beserta Manajer Aset Dedi Akmal, turut hadir dalam penyitaan tersebut.
Teguh menyampaikan apresiasi kepada Kejari Medan atas dukungannya dalam pengembalian aset milik PT KAI.
"Kami berterima kasih atas langkah hukum ini dan berkomitmen menertibkan aset perusahaan yang masih dikuasai secara tidak sah. Penertiban akan terus dilakukan ke depannya," ujar Teguh.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal