Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumut Masih di Bawah 10 Persen, Target Rampung Juni 2026
MEDAN Pembangunan gedung permanen lima Sekolah Rakyat di Sumatera Utara (Sumut) tahap dua masih berjalan lambat. Persentase pengerjaan s
NASIONAL
JAKARTA -Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) resmi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020–2024.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah penetapan Semuel Abrizani Pangerapan, mantan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, sebagai tersangka.
Kelima tersangka diduga kuat melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan, yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Nilai pasti kerugian saat ini masih dalam penghitungan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
"Sudah ada kerugian keuangan negara dan sementara ratusan miliar rupiah. Bisa saja bertambah, bahkan bisa jadi total loss. Kita tunggu hasil final dari BPKP," kata Kajari Jakpus Safrianto Zuriat Putra, Kamis (22/5/2025).
Berikut lima tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini:
Semuel Abrizani Pangerapan (SAP) – Dirjen Aptika Kominfo periode 2016–2024
Bambang Dwi Anggono (BDA) – Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kominfo (2019–2023)
Nova Zanda (NZ) – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDNS Kominfo 2020–2024
Alfi Asman (AA) – Direktur Bisnis PT Aplika Nusa Lintas Arta (2014–2023)
Pini Panggar Agusti (PPA) – Account Manager PT Dokotel Teknologi (2017–2021)
Proyek PDNS memiliki total pagu anggaran senilai Rp959 miliar yang dikucurkan secara bertahap dari 2020 hingga 2024:
2020: Rp60,3 miliar
2021: Rp102,6 miliar
2022: Rp188,9 miliar
2023: Rp350 miliar
2024: Rp256,5 miliar
Penyimpangan dalam pengelolaan anggaran besar ini membuat kasus PDNS menjadi salah satu skandal teknologi informasi terbesar dalam sejarah Kominfo/Komdigi.
Kelima tersangka dijerat dengan pasal-pasal pidana korupsi dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik tengah mendalami aliran dana, modus operandi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk swasta dan internal pemerintah.
Kasus ini menjadi peringatan keras atas pentingnya transparansi dalam pengadaan proyek strategis nasional, khususnya yang menyangkut infrastruktur digital dan keamanan data negara.*
(oz/j006)
MEDAN Pembangunan gedung permanen lima Sekolah Rakyat di Sumatera Utara (Sumut) tahap dua masih berjalan lambat. Persentase pengerjaan s
NASIONAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, menyoroti pernyataan Presiden ke7 RI, Joko Widodo,
POLITIK
ASAHAN Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung turun langsung mendampingi orang tua korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ole
NASIONAL
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramad
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat Haedar Nashir Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau umat Islam menyikapi perbedaan awal Ramadan 1447
NASIONAL
ACEH TAMIANG Menjelang bulan suci Ramadhan, sebanyak 6.052 penyintas banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, masih tinggal di t
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan,
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang Jam&039iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Kota Binjai mengajak umat Muslim meningkatkan kekhusyukan dan k
NASIONAL
JAKARTA Harga emas dunia melemah pada perdagangan Selasa, 17 Februari 2026, di tengah meredanya ketegangan geopolitik dan penguatan dola
EKONOMI
MEDAN Ketua Umum DPP Rungguan Purba Tambak Boru Panogolan Indonesia (RPTBP) Pdt Rumanja Purba menyerukan seluruh keluarga besar Purba Ta
NASIONAL