Pemko Medan Gandeng BPJS Ketenagakerjaan, Lindungi Pekerja Informal dan Cegah Keluarga Miskin Baru
MEDAN Pemerintah Kota Medan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui peluncuran Up
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Kepolisian resmi menunda pemeriksaan terhadap akademisi Rismon Hasiholan Sianipar sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Pemeriksaan yang dijadwalkan pada Kamis (22/5/2025) batal karena Rismon berhalangan hadir.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Rismon.
"Saudara RS menyampaikan kepada tim penyelidik bahwa hari ini berhalangan hadir untuk diambil keterangannya," ujar Ade Ary kepada awak media di Polda Metro Jaya.
Penyidik kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Rismon pada Senin, 26 Mei 2025 mendatang.
Sudah 29 Saksi Diperiksa
Ade Ary juga menyebut, penyelidikan atas laporan dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ini terus berlanjut. Hingga saat ini, sudah 29 saksi diperiksa oleh penyelidik.
"Ada 29 saksi yang telah diambil keterangannya dalam proses klarifikasi dalam tahap penyelidikan," ucapnya.
Sebelumnya, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, juga telah diperiksa selama lima jam pada Senin (19/5/2025). Ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait unggahan soal ijazah Jokowi di media sosial pada 1 April 2025.
"Saya keluar jam 3, berarti sekitar 5 jam. Saya ditanya 25 pertanyaan, mayoritas soal postingan tanggal 1 April," kata Dian.
Dalam unggahan tersebut, Dian membagikan foto ijazah Presiden Jokowi yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Kepolisian pun mendalami motif di balik unggahan tersebut serta sumber foto yang diposting.
"Saya jelaskan bahwa saya posting karena banyak pertanyaan yang menyudutkan saya. Saya dapat foto itu dari referensi digital yang dikirim teman," ujar Dian.
Ia menambahkan, unggahan tersebut merupakan bagian dari narasi yang telah disampaikan sejak 31 Maret, sehari sebelum ia mengunggah foto ijazah.
Polda Metro Jaya memastikan bahwa proses penyelidikan akan tetap berjalan secara objektif dan transparan. Polisi juga terus menelusuri apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam penyebaran informasi terkait ijazah Presiden Jokowi.*
(lp/j006)
MEDAN Pemerintah Kota Medan kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui peluncuran Up
PEMERINTAHAN
TAPUT Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dana desa melalui kegiatan Sosialisasi Aku
PEMERINTAHAN
AMMAN Presiden Prabowo Subianto menegaskan keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) merupakan langkah strategis untuk me
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) kembali menguat pada perdagangan Kamis (26/2/2026
EKONOMI
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti sosialisasi daring terkait Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 4 Tahun 202
HUKUM DAN KRIMINAL
TABANAN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup),
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Bocoran terbaru soal iPhone 18 Pro kembali ramai diperbincangkan. Kali ini, fokusnya bukan pada warna baru atau material eksotis
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Penjualan 8.077 hektar lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 dalam bentuk penyertaan modal (inbreng), dilakukan Irwan Peranginangin ya
HUKUM DAN KRIMINAL
ABU DHABI Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk memperkuat kerja sama bilateral den
NASIONAL
MEDAN Waktu pagi hari setelah Subuh memiliki nilai keberkahan yang tinggi dalam ajaran Islam. Meski demikian, masih banyak umat Islam ya
AGAMA