JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid resmi memberhentikan dua pejabat kementeriannya yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Kedua pejabat tersebut, yakni Bambang Dwi Anggono dan Nova Zanda, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Baca Juga:
"Kami telah memberhentikan keduanya dari tugas dan fungsinya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar Meutya, Jumat (23/5/2025).
Bambang Dwi Anggono sebelumnya menjabat sebagai Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Ditjen Aptika Kominfo 2019–2023, dan saat ini menjabat Direktur Komunikasi Publik Komdigi.
Baca Juga:
Sementara Nova Zanda adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan PDNS periode 2020–2024.
Selain pemberhentian, Komdigi juga akan membentuk tim evaluasi internal guna memperbaiki tata kelola proyek dan memperkuat pengawasan terhadap proyek strategis nasional.
Meutya menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum reformasi tata kelola digital nasional.
"Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa kelembagaan digital harus dibangun di atas integritas. Reformasi tata kelola digital adalah keharusan, bukan pilihan," tegasnya.
5 Tersangka Korupsi PDNS
Kasus ini bermula dari pengadaan PDNS yang dilakukan Kementerian Kominfo pada tahun 2020, meskipun Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sebenarnya mengatur pembentukan Pusat Data Nasional (PDN) secara permanen.
Kejari Jakarta Pusat menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini.
Di antaranya adalah mantan Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, yang diduga menjadi aktor kunci dalam pengondisian proyek bersama Bambang dan Nova.
Kajari Jakpus, Safrianto Zuriat Putra, mengungkapkan bahwa proyek PDNS didesain untuk menguntungkan pihak tertentu.
Perusahaan yang memenangkan tender disebut sudah dikondisikan sejak tahap perencanaan, dan kemudian mensubkonkan pengerjaan kepada pihak lain dengan spesifikasi teknis yang tidak sesuai.
"Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan kickback melalui suap antara pejabat Kominfo dan pelaksana kegiatan," ungkap Safrianto dalam konferensi pers, Kamis (22/5).
Total anggaran proyek PDNS mencapai Rp 959,4 miliar, dengan dugaan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Kickback kepada pejabat Kominfo disebut mencapai Rp 11 miliar, yang diberikan oleh Alfi Asman, Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta periode 2014–2023.*
(kp/a008)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak menyalahgunakan kewenangan penya
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan
Pemerintahan
SERDANG BEDAGAI Sebuah video menampilkan sejumlah ikan lumbalumba berenang di perairan sekitar Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang
Pariwisata
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan signifikan pada Jumat pagi, 27 Juni 2025. Ber
Ekonomi
JAKARTA Aktor Edward Akbar dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Juli 2025, terkait k
Entertainment
JAKARTA Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengajak umat Islam untuk merefleksikan makna hijrah Nabi Muhammad SAW secara le
Agama
MEDAN Setelah hampir empat dekade menghantui para pengguna Windows dengan tampilan layar biru yang menyeramkan, Microsoft resmi memensiunka
Sains & Teknologi
TAPSEL Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke79, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H. melalui Kap
Nasional
TAPSEL Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H. melalu
Nasional
Uang Dipotong, Masalah Tetap DitinggalBagi banyak kepala desa definitif di Nias Selatan, tahun 2021 adalah tahun yang membingungkan. Dana de
Pemerintahan