Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
Di antaranya adalah mantan Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, yang diduga menjadi aktor kunci dalam pengondisian proyek bersama Bambang dan Nova.
Kajari Jakpus, Safrianto Zuriat Putra, mengungkapkan bahwa proyek PDNS didesain untuk menguntungkan pihak tertentu.
Perusahaan yang memenangkan tender disebut sudah dikondisikan sejak tahap perencanaan, dan kemudian mensubkonkan pengerjaan kepada pihak lain dengan spesifikasi teknis yang tidak sesuai.
"Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan kickback melalui suap antara pejabat Kominfo dan pelaksana kegiatan," ungkap Safrianto dalam konferensi pers, Kamis (22/5).
Total anggaran proyek PDNS mencapai Rp 959,4 miliar, dengan dugaan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Kickback kepada pejabat Kominfo disebut mencapai Rp 11 miliar, yang diberikan oleh Alfi Asman, Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta periode 2014–2023.*
(kp/a008)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL