
Dana Transfer Daerah Rp1,1 Triliun Dipangkas, Bobby Nasution: Kasihan Kabupaten Kecil
MEDAN Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan pemotongan dana transfer ke daerah pada tahun 2026. adsenseG
PemerintahanJAKARTA— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi melaporkan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ke pihak kepolisian atas dugaan pendudukan lahan milik negara di kawasan Pondok Betung.
Lahan seluas 127.780 meter persegi tersebut merupakan aset negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Plt. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Akhmad Taufan Maulana, mengonfirmasi bahwa laporan ke kepolisian telah dilakukan pada Selasa (20/5/2025) dan langsung mendapat respons cepat dari Satuan Tugas (Satgas) berwenang.
"Sudah ditindaklanjuti oleh Satgas. Quick response. Polisi sudah memiliki SOP dalam menangani kasus seperti ini," ujar Akhmad Taufan, Jumat (23/5/2025).
Seyogianya, di atas lahan tersebut akan dibangun fasilitas gedung arsip milik BMKG.
Namun, pembangunan terpaksa tertunda akibat aksi pendudukan oleh ormas.
"Dalam proses pembangunan. Tapi karena lahan diduduki, jadi tidak bisa dilakukan pembangunan," kata Taufan.
BMKG menegaskan bahwa lahan tersebut tercatat sebagai milik negara dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, sebelumnya SHP No. 0005/Pondok Betung.
Status kepemilikan ini telah dikuatkan melalui sejumlah putusan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007.
Terkait kabar adanya tuntutan uang sebesar Rp5 miliar yang diminta ormas agar mau meninggalkan lahan, BMKG enggan menanggapi secara gamblang.
Taufan menegaskan bahwa fokus BMKG adalah menegakkan hukum atas lahan yang sah milik negara.
"Kita tidak bicara ke arah itu (pemalakan). Intinya, lahan tersebut milik negara dan sudah berkekuatan hukum tetap. Ini murni soal penegakan hukum," tegasnya.
Saat ini, BMKG menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada pihak berwenang dan berharap tindakan tegas dapat segera diambil untuk mengamankan aset negara yang vital bagi pembangunan infrastruktur kelembagaan.*
(cb/a008)
MEDAN Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan pemotongan dana transfer ke daerah pada tahun 2026. adsenseG
PemerintahanSERDANG BEDAGAI Suasana penuh khidmat dan kemeriahan budaya menyelimuti Lapangan Sepak Bola Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Se
Seni dan BudayaJAKARTA Penyanyi Lesti Kejora memenuhi panggilan polisi terkait dugaan pelanggaran hak cipta yang diajukan musisi senior Yoni Dores. Les
EntertainmentJAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan tampil tanpa Calvin Verdonk saat menghadapi Arab Saudi pada lanjutan Kualifikasi Pial
OlahragaSIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) segera mencari sol
PeristiwaBATUBARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, menyematkan tanda kenaikan pangkat kepada dua o
PolitikJAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Ra
PolitikJAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Ra
PolitikJAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) di Ista
PolitikMEDAN Seorang pria residivis asal Sumatera Selatan, Dede Maulana alias Diki, ditetapkan sebagai tersangka kasus perampokan dan pembunuha
Peristiwa