BELAWAN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia.
Melalui operasi Kapal Pengawas (KP) Hiu 16, KKP berhasil menangkap dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia yang diduga kuat melakukan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan Selat Malaka, bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571, pada Senin (26/5/2025).
Keberhasilan ini menjadi bagian dari implementasi tegas kebijakan KKP dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan nasional.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengonfirmasi penangkapan kedua kapal ilegal tersebut.
"KP Hiu 16 di bawah Stasiun PSDKP Belawan benar telah menangkap dua kapal ikan ilegal berbendera Malaysia di Selat Malaka. Kedua kapal ini tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang," ujar Ipunk di Pelabuhan Belawan, Kamis (29/5).
Menurut Ipunk, kerugian ekonomi negara yang berhasil diselamatkan dari penangkapan ini ditaksir mencapai Rp19,9 miliar.
Menariknya, seluruh awak kapal merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang berasal dari Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.
Sebanyak 7 awak kapal diamankan, terdiri dari 2 nahkoda dan 5 anak buah kapal (ABK).
Mereka diduga bekerja secara ilegal di kapal Malaysia karena iming-iming gaji tinggi, yakni Rp5 juta/bulan untuk ABK dan Rp10 juta/bulan untuk nahkoda.
"Dari keterangan ABK, mereka membayar Rp1-2 juta kepada oknum untuk bisa menyebrang secara ilegal dari Tanjungbalai ke Malaysia," papar Ipunk.
Kedua kapal kini sedang dalam proses penyidikan oleh PPNS Perikanan Stasiun PSDKP Belawan.
Kapal pertama adalah KM. SLFA 5210 (43,34 GT) dengan 4 awak dan muatan 300 kg ikan campur.
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sebanyak 84 dari 200 wajib pajak penunggak inkrah telah melakukan pemb
Ekonomi
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Deyang menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait insiden keracunan dalam pr
Pemerintahan
DELI SERDANG Tim gabungan TNI dan Polri menggerebek sebuah gudang yang diduga digunakan sebagai lokasi pengoplosan gas elpiji subsidi 3
Nasional
JAKARTA PUSAT Polres Metro Jakarta Pusat bersama komunitas ojek online (ojol) meresmikan Gerai Rakyat Mart Ojol Kamtibmas yang berlokasi
Pemerintahan
BOGOR Kepala Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Komar, mendesak Bupati Bogor Rudy Susmanto turun langsung menemui wa
Pemerintahan
MEDAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan. Calvijn sebelum
Nasional
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap Kepolisian Republik Indonesia segera menemukan dalang di balik kerusuhan yang
Peristiwa
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun 2026 tidak mengala
Ekonomi
PALEMBANG Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara,
Peristiwa
PEMATANG SIANTAR Penanganan kasus dugaan korupsi retribusi parkir di Rumah Sakit Vita Insani memasuki babak baru. Tohom Lumban Gaol, manta
Hukum dan Kriminal
