MEDAN – Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, M. Odi Anggia Batubara, mengungkapkan pihaknya telah melaporkan dua Tempat Hiburan Malam (THM) yang terlibat dalam peredaran narkoba ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Dalam keterangannya pada Sabtu (31/5/2025), Odi menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata Kota Medan hanya memiliki kewenangan dalam hal pengawasan, sementara keputusan penindakan berada di tangan Pemprovsu melalui Satpol PP Provinsi.
"Semua keputusan ada di Pemprovsu. Karena yang berhak menindak THM saat ini hanya Satpol PP Provsu," ujar Odi kepada Mistar.
Baca Juga:
Izin Lewat OSS, Pemkot Tak Punya Wewenang Pencabutan
Odi menambahkan bahwa semua perizinan usaha THM kini dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal ini membuat Pemko Medan tidak memiliki kewenangan mencabut izin usaha THM secara langsung.
"Kalau ada pelanggaran, kita hanya bisa laporkan ke Pemprovsu. Selanjutnya mereka yang menentukan langkah hukum atau administratif, termasuk apakah perlu menyampaikan ke Pemerintah Pusat," jelasnya.
Perhatian Serius dari Wali Kota Medan
Mantan Sekretaris Bapenda ini mengatakan bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari Wali Kota Medan, terutama karena menyangkut isu narkoba dan integritas.
"Pak Wali sangat responsif, terutama jika menyangkut narkoba. Setelah penggerebekan dari Polda Sumut, saya langsung diperintahkan menindaklanjuti. Sekarang kita tinggal tunggu tindak lanjut dari Pemprovsu," ucapnya.
Kasus D'Red KTV & Dragon KTV
Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut menggerebek D'Red KTV & Club di Jalan Ringroad, Medan Sunggal, pada Kamis (15/5/2025) malam. Tiga orang, termasuk seorang waiters, ditangkap dengan barang bukti 10 butir pil ekstasi.
Pada Jumat siangnya, petugas kembali ke lokasi untuk tes urine terhadap 21 orang. Kemudian pada Sabtu (24/5/2025) dini hari, giliran Dragon KTV di Jalan H. Adam Malik yang dirazia. Hasilnya mengejutkan—708 butir ekstasi diamankan bersama 10 orang dari pihak manajemen.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari Pemprovsu untuk menindak THM yang terbukti menjadi sarang peredaran narkoba.
Transparansi dan ketegasan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor pariwisata hiburan malam.*
(ms/j006)
ACEH SINGKIL Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan kunjungan ke Pendopo Gubernur Aceh untuk bertemu dengan Gubernur Aceh, Mu
Pemerintahan
MEDAN Tim jurnalis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan dugaan serangan fisik dan intimidasi berat saat melakukan pendampinga
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Selatan, Mhd Yusuf Nasution, menerima kunjungan P
Komunitas
BULELENG Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke124 Tahun 2025 di wilayah Kodim 1609/Buleleng resmi ditutup oleh Danrem 163/Wir
Nasional
JAKARTA Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan
Agama
MEDAN Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) terus memperkuat peran pendidikan dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan
Pariwisata
BANGLI Bhabinkamtibmas Desa Songan A, Polsek Kintamani, Polres Bangli, Aipda I Komang Mertayasa, S.H., hadir dan turut memfasilitasi pro
Nasional
DENPASAR Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Denpasar mengamankan 23 pelajar yang kedapatan melakukan aksi balap liar di sejumlah tit
Hukum dan Kriminal
KOTA SERANG Fakta mengejutkan terungkap dalam kasus kematian tragis Petry Sihombing (35), warga Perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walant
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU Polda Riau terus mendalami penyelidikan atas kasus tragis tewasnya dua balita kakak beradik di kolam bekas proyek milik PT Per
Hukum dan Kriminal
