Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk tidak "membunuh" produsen rokok ilegal.
Alih-alih menutup industrinya, Purbaya menegaskan pemerintah akan melakukan pembinaan agar produsen ilegal dapat masuk ke jalur produksi legal.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan DPD RI di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa produsen rokok ilegal akan diajak bergabung dalam Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), sehingga tetap dapat beroperasi namun berada dalam sistem yang sah dan terkendali.
"Untuk rokok, jadi enggak akan kita bunuh. Justru kita bina, bukan kita binasakan tapi kita bina. Karena saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa. Juragan-juragan rokok yang gelap itu ketahuan kan namanya siapa saja," kata Purbaya.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal, termasuk rokok impor yang tercampur dengan produksi ilegal dalam negeri.
"Kalau dua-duanya untung, dia tenang, saya juga income-nya tambah. Tapi yang jelas jadi terkendali semuanya. Dan saya jadi tahu kalau rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai pengimpornya," tambah Purbaya.
KIHT yang sedang dikembangkan di Jawa Timur ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2026. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengembangan KIHT di Madura.
"Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana, akan ada yang ketemu dengan saya. Mereka harus masuk ke tempat yang legal," jelas Purbaya.
Menurut Purbaya, tantangan utama adalah mengidentifikasi dan mengendalikan peredaran rokok ilegal impor yang bercampur dengan rokok ilegal dalam negeri, sehingga memerlukan tindak lanjut yang cermat.
Dukungan kebijakan fiskal ini juga berdampak positif pada kinerja industri tembakau nasional. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan bahwa subsektor industri pengolahan tembakau (KBLI 12) menjadi salah satu yang paling ekspansif pada Oktober 2025.
Hal ini mendorong kenaikan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) nasional menjadi 53,50, naik 0,48 poin dibanding September 2025.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL