JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional, Haryanto (HR), dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) periode 2019–2023.
"Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK atas nama HR," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (2/6).
Baca Juga:
Pemanggilan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya pada Jumat (23/5), di mana Haryanto hadir sebagai saksi dengan kapasitasnya sebagai mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker (2019–2024) dan juga mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemenaker (2024–2025).
Selain Haryanto, KPK turut memanggil Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker periode 2020–2023, Suhartono, serta dua aparatur sipil negara (ASN) Kemenaker lainnya, yakni Fitriana Susilowati (FS) selaku Pengantar Kerja Ahli Madya, dan Rizky Junianto (RJ) selaku Koordinator Bidang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA di Direktorat PPTKA (2024–2025).
Baca Juga:
Sebelumnya, KPK mengungkap bahwa dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan RPTKA terjadi sejak tahun 2019 di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK.
KPK juga menyatakan telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, meski belum membeberkan identitas dan latar belakang mereka.
Dalam upaya pengumpulan alat bukti, KPK telah menyita 13 kendaraan, terdiri dari 11 unit mobil dan 2 unit motor, dalam penggeledahan yang dilakukan pada 20–23 Mei 2025.
Kasus ini menambah daftar panjang praktik korupsi di sektor ketenagakerjaan, terutama dalam hal pemberian izin kerja tenaga asing, yang seharusnya berjalan secara transparan dan sesuai aturan.*
(at/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran terhadap ribuan rekening dormant atau tidak akti
Nasional
TAPANULI TENGAH Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyayangkan beredarnya informasi tidak akurat yang
Pendidikan
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mu
Nasional
BOGOR Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti pentas seni gabungan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 dan Sekolah Rakyat Me
Nasional
PADANG Sebuah insiden perusakan rumah doa umat Kristen terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera B
Peristiwa
JAKARTA Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait tuduhan ij
Politik
PEKANBARU Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Riau, Senin (28/7/
Ekonomi
MEDAN Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Minggu (27/7/2025). Seorang guru sekolah Min
Peristiwa