JAKARTA— Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, melontarkan kecaman keras terhadap buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos, yang menolak kembali ke Indonesia dan justru mengajukan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (3/6/2025), Mafirion menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tunduk terhadap upaya penghindaran hukum oleh buronan kelas kakap yang telah merugikan negara.
Baca Juga:
"Kami mengecam upaya penghindaran hukum oleh tersangka kasus e-KTP ini. Ini bukan hanya soal korupsi, tapi sudah menyentuh kedaulatan hukum negara. Negara tidak boleh kalah oleh buronan," ujar Mafirion.
Ia menambahkan, keberhasilan dalam menyelesaikan kasus Tannos merupakan pertaruhan terhadap wibawa hukum dan kehormatan bangsa.
Baca Juga:
Ia menyayangkan sikap Tannos yang dinilai bebas bermanuver di luar negeri, padahal status hukumnya sebagai tersangka korupsi besar sudah jelas.
"Jika buronan korupsi dibiarkan bebas bermanuver di luar negeri, maka yang dipertaruhkan adalah kehormatan kita sebagai bangsa berdaulat," lanjutnya.
Legislator Fraksi PKB ini mendesak pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM, untuk bertindak cepat dan proaktif mengawal proses ekstradisi Paulus Tannos.
Ia meminta agar seluruh jalur hukum dan diplomatik dimaksimalkan, khususnya dengan pemerintah Singapura, yang telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.
"Pemerintah harus menjalin koordinasi erat dengan otoritas Singapura, baik melalui jalur hukum maupun diplomatik. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura harus dimanfaatkan secara maksimal," katanya.
Tak hanya itu, Mafirion juga mendorong langkah tegas lainnya, seperti pembekuan paspor dan pencabutan seluruh akses keimigrasian Tannos, demi mencegah kemungkinan pelarian lanjutan.
"Ini menjadi batu ujian, tidak hanya bagi KPK, tetapi juga bagi seluruh sistem penegakan hukum kita," tegasnya.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal