Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang saksi dalam rangka pendalaman penyidikan kasus dugaan suap pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Bagian Tengah yang melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan RI Tahun Anggaran 2018–2022.
Kelima saksi yang diperiksa antara lain Ferry Septha Indrianto (Wiraswasta/Direktur PT Pijar Utama & PT Indria Putra Persada), Rachmawati (PNS Kemenhub - Staf Fungsional PBJ Muda), Zulfan Yafi Ramadhan (PNS Kemenhub - Penelaah Kebijakan Teknis), Dedy Cahyadi (Sekretaris BPTJ - eks Kepala Biro LPPBMN Kemenhub), dan Iwang Hendri Awan (PNS Kemenhub - Penelaah Kebijakan Barang & Jasa Biro LPPBMN Kemenhub).
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/6/2025).
Kasus ini mencuat usai KPK menetapkan 10 tersangka pada 13 April 2023.
Enam di antaranya merupakan pejabat DJKA Kemenhub yang diduga menerima suap, yakni Harno Trimadi (Direktur Prasarana Perkeretaapian), Bernard Hasibuan (PPK BTP Jateng), Putu Sumarjaya (Kepala BTP Jateng), Syntho Pirjani Hutabarat (PPK BTP Jabar), Achmad Affandi (PPK BPKA Sulsel), dan Fadilansyah (PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian).
Sementara empat tersangka lain adalah pihak swasta selaku pemberi suap, yaitu Dion Renato Sugiarto (Direktur PT Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat (Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma), dan Yoseph Ibrahim (eks Direktur PT KA Manajemen Properti).
KPK menduga kuat adanya praktik suap melalui rekayasa administrasi hingga penentuan pemenang tender.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut bahwa suap yang diterima berkisar antara 5 hingga 10 persen dari nilai proyek yang dilaksanakan.
"Penyidikan terus berlanjut, termasuk menelusuri aliran dana suap dan keterlibatan pihak lain," tegas Tanak.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk praktik korupsi, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik.*
(km/a008)
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA