Viral Oknum Polisi Diduga Terlibat Pencurian Motor Modus COD, Kapolrestabes Medan Angkat Bicara

MEDAN — Sebuah video viral yang memperlihatkan dugaan keterlibatan seorang oknum polisi dalam aksi pencurian sepeda motor dengan modus Cash on Delivery (COD) di kawasan Kampung Lalang, Kota Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik

Dalam video, terlihat dua pria berhenti di pinggir jalan untuk mengecek sepeda motor.

Tak lama kemudian, seorang pria berbaju biru tua, yang belakangan diketahui sebagai anggota polisi, datang ke lokasi dan membawa seorang pria yang diduga pemilik sepeda motor.

Pria itu berteriak minta tolong dan menyebut bahwa sepeda motornya dibawa kabur oleh rekan polisi tersebut.

Oknum polisi itu sempat menyatakan bahwa dirinya anggota Polri, namun korban tetap memintanya menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Warga yang mendengar teriakan korban berdatangan ke lokasi, dan peristiwa pun menjadi perhatian masyarakat sekitar.

Menanggapi video viral tersebut, Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan membenarkan bahwa pria berbaju biru tua dalam video merupakan anggota Unit Sabhara Polsek Sunggal berinisial Briptu YP.

"Iya benar, yang viral itu sesuai wajah dan identifikasi adalah anggota Polsek Sunggal, Polrestabes Medan, inisial Briptu YP," ujar Kombes Gidion saat ditemui di Polrestabes Medan.

Ia menjelaskan, peristiwa itu bermula dari informasi yang diterima Briptu YP dari temannya yang mengaku melihat motor milik keluarganya yang hilang diposting di media sosial.

Teman Briptu YP kemudian membuat janji COD dengan pemilik motor untuk memastikan kendaraan tersebut.

Namun, ketika sampai di lokasi, teman Briptu YP justru membawa kabur sepeda motor korban.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata motor tersebut bukan milik keluarga teman YP, hanya memiliki kemiripan.

Kombes Gidion menepis dugaan bahwa Briptu YP merupakan bagian dari komplotan pencurian.

Ia menyebut insiden itu sebagai kesalahan prosedural dalam proses identifikasi kendaraan.

"Motor ini kan banyak yang mirip, tapi identifikasi tidak hanya berdasarkan warna dan jenis, harus ada bukti otentik seperti surat dan nota. Ini kesalahan teknis, bukan niat jahat. Briptu YP tidak memahami prosedur penyelidikan secara tepat," jelas Gidion.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Briptu YP tetap akan dikenakan sanksi etik karena tindakan yang dilakukan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) institusi.

"Kesalahan prosedural ini tetap ada konsekuensinya. Maka terhadap anggota akan dilakukan pemeriksaan etik," tegasnya.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya profesionalisme dan kehati-hatian aparat dalam menangani laporan masyarakat, serta urgensi transparansi dalam proses penegakan hukum.*

(d/a008)