JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menjalin koordinasi intensif dengan Bareskrim Polri untuk merampungkan berkas perkara kasus pagar laut di Perairan Tangerang.
Hingga kini, sejumlah petunjuk jaksa belum dipenuhi sepenuhnya oleh penyidik, terutama terkait unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana, yang mengonfirmasi telah melakukan komunikasi langsung dengan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada.
"Sudah, dari teman-teman penyidik sudah koordinasi dengan kami. Kabareskrim dengan saya juga sudah (koordinasi)," ujar Asep saat ditemui di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Asep menjelaskan bahwa berkas perkara sempat dikembalikan ke penyidik Bareskrim agar dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa penuntut umum (JPU), khususnya dalam memasukkan unsur korupsi sebagaimana arahan awal dari Kejaksaan.
"Iya seperti awal itu lah, dari awal itu yang sudah kita sampaikan," lanjut Asep.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa berkas dikembalikan karena petunjuk yang diberikan belum sepenuhnya dilaksanakan.
"Alasannya karena petunjuk dari jaksa penuntut umum terdahulu belum dipenuhi oleh penyidik," kata Harli, Rabu (16/4/2025).
Dalam proses penyidikan, diketahui terdapat indikasi suap yang diduga melibatkan Kepala Desa Kohod, Asrin, serta tiga tersangka lainnya.
Selain itu, jaksa juga menyoroti potensi kerugian negara yang dapat dikenakan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Kasus pagar laut ini sebelumnya menjadi sorotan karena proyek yang dilaksanakan di wilayah perairan Tangerang itu diduga sarat penyimpangan dalam pelaksanaan dan perizinan.
Hingga berita ini diturunkan, Kejagung menyatakan masih menunggu pemenuhan petunjuk dari penyidik agar perkara dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Um
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun
Ekonomi
JAKARTA Pemindahan aktor Ammar Zoni ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, dari Lapas Cipinang, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi per
Pemerintahan
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, melay
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merayakan hari ulang tahunnya yang ke74 dalam suasana hangat dan penuh kekeluarg
Nasional
SURABAYA Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap penyitaan 351 kontainer berisi batu bara ilegal di S
Hukum dan Kriminal
MEDAN Program Jaminan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan (Jaskop) yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasu
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke74 kepada Presiden Republik Indonesia, Pr
Nasional
