JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah di Papua.
Total kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp1,2 triliun.
"Perhitungan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/6).
Baca Juga:
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Dius Enumbi, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Papua, sebagai tersangka.
Ia diduga memainkan peran kunci dalam praktik penggelembungan anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan daerah.
Baca Juga:
KPK juga memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk penyedia jasa penukaran valuta asing (money changer) di Jakarta berinisial WT.
Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari hasil korupsi, sebagai bagian dari upaya pemulihan aset (asset recovery).
Kasus ini merupakan pengembangan dari temuan awal KPK dalam perkara suap yang menjerat mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
KPK sebelumnya mengendus adanya penyelewengan dana operasional kepala daerah sejak 2019 hingga 2022, dengan besaran mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun.
"Dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun sekitar Rp1 triliunan, dan sebagian besar setelah kita telisik ternyata dibelanjakan untuk biaya makan dan minum," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi sebelumnya pada 27 Juni 2023.
Menurut Alex, penggunaan dana operasional dalam jumlah fantastis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menyalahi prinsip efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus membongkar jaringan korupsi di Papua, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran negara.
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran terhadap ribuan rekening dormant atau tidak akti
Nasional
TAPANULI TENGAH Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyayangkan beredarnya informasi tidak akurat yang
Pendidikan
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mu
Nasional
BOGOR Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti pentas seni gabungan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 dan Sekolah Rakyat Me
Nasional
PADANG Sebuah insiden perusakan rumah doa umat Kristen terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera B
Peristiwa
JAKARTA Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terkait tuduhan ij
Politik
PEKANBARU Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Riau, Senin (28/7/
Ekonomi
MEDAN Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Minggu (27/7/2025). Seorang guru sekolah Min
Peristiwa
MEDAN Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara (MWA USU) secara resmi membuka proses Penjaringan Calon Komite Audit USU periode 20
Pendidikan
MEMPAWAH PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) bersama induk usahanya, MIND ID, serta PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Borneo Alumin
Komunitas