KOLAKA UTARA -Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah menghadapi sanksi disiplin setelah diketahui mangkir dari tugas selama lebih dari satu hingga dua tahun. Mirisnya, meski tidak menjalankan tugas, kelimanya tetap menerima gaji secara rutin.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kolaka Utara, Mawardi Hasan, mengatakan bahwa temuan ini berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam audit tersebut terungkap bahwa ASN yang tidak masuk kantor tetap digaji dari APBD.
"Ini berkaitan dengan ASN yang kurang disiplin. Bahkan ada yang tidak masuk kantor selama dua tahun. Ini sudah sangat keterlaluan," tegas Mawardi dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).
Baca Juga:
Kelima ASN tersebut diketahui berasal dari berbagai unit, yakni seorang guru SD, seorang pegawai Dinas Kesehatan, satu dari unit Public Safety Center (PSC) Dinkes, dan dua lainnya bertugas di puskesmas.
Satu ASN yang merupakan guru SD telah diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat, sementara satu ASN menyatakan akan mengundurkan diri karena fokus pada usaha pribadi. Dua ASN lainnya belum ditemukan keberadaannya, dan satu sedang mengurus mutasi ke daerah lain.
Baca Juga:
"Kita sudah undang mereka untuk klarifikasi, tapi tidak hadir. Maka kesimpulan pimpinan: silakan dicari keberadaannya," lanjut Mawardi.
Ia menegaskan, pemberian sanksi terhadap ASN tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, di mana disebutkan bahwa ASN yang tidak masuk kerja 10 hari berturut-turut atau 28 hari akumulatif dalam satu tahun, dapat diberhentikan secara tidak hormat.
Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah upaya pemerintah meningkatkan disiplin ASN dan integritas pelayanan publik. Mawardi pun menegaskan bahwa tindakan tegas tetap akan diambil demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap birokrasi.*
(km/j006)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
