Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas Ajak GPIB Immanuel Dukung Program Pemko Medan
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk be
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutapea, memastikan bahwa kliennya akan memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Nadiem dijadwalkan akan diperiksa pada Senin, 23 Juni 2025, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai Rp9,9 triliun.
"Akan hadir Senin di Kejagung," ujar Hotman Paris saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (20/6/2025).
Meski begitu, Hotman belum mengungkapkan secara rinci waktu kedatangan kliennya ke Gedung Kejagung maupun dokumen atau data yang akan dibawa Nadiem dalam pemeriksaan tersebut.
Alasan Pemanggilan Nadiem
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pemanggilan Nadiem dilakukan untuk mendalami sejauh mana pengawasan dan peran dirinya dalam pengadaan laptop Chromebook yang diduga bermasalah tersebut.
"Yang bersangkutan kita tahu menjabat menteri dalam kurun waktu itu. Tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukannya terhadap pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini," jelas Harli.
Ia menekankan bahwa posisi Nadiem sebagai pimpinan tertinggi di Kemendikbudristek saat pengadaan berlangsung membuat keterangannya penting dalam proses penyidikan.
"Apalagi menyangkut masalah anggaran yang tak kecil ya, Rp9,9 triliun. Maka sangat beralasan bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi," tambahnya.
Sampai saat ini, Kejagung masih terus mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Pemeriksaan terhadap Nadiem diharapkan dapat mengungkap alur pengambilan keputusan hingga pelaksanaan pengadaan yang diduga merugikan keuangan negara.*
(o/j006)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Immanuel Medan untuk be
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong perayaan Paskah 2026 di Kota Medan dikemas lebih kreatif tanpa meninggalkan nil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi hingga akhi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyatakan belum menerima panggilan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK ter
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum dalam kasus penyiraman aktivis
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk program pompanisasi lahan pertanian guna menghadapi potensi kekeringan
EKONOMI
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal percobaan pembunu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan usulan pengadaan motor listrik dan perangkat komputer oleh Badan Gizi Nasional
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema untuk menyelesaikan persoalan proyek Kereta Cepat JakartaBandung, termasuk opsi pen
EKONOMI