Hakim Bacakan Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah Sore Ini
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
"Artinya, pasal 39 ayat (3) yang melarang prajurit TNI terlibat dalam kegiatan bisnis, tetap berlaku," tegas Ratama Saragih yang juga Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Tebingtinggi, Senin (23/06/2025).
Kalimat yang tertulis dalam pasal 39 ayat 3 itu, tegas Ratama Saragih, tidak bisa ditafsirkan aneh-aneh. "Dan, jangan ditafsirkan lain-lain. Kalimatnya sudah sangat jelas, prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Titik. Tegas itu," tandas Ratama.
Karena itulah, Ratama sangat menyangkan sejumlah oknum TNI diduga terlibat dalam pengelolaan bisnis Lapangan Golf BBCC Tuntungan. "Ini pelanggaran. Karena itu, saya berharap ini menjadi perhatian serius Panglima TNI," tegasnya.
AWAL KERJASAMA
Sebelumnya diberitakan, kerjasama pembangunan Lapangan Golf BBCC Tuntungan ini, berawal dari surat permohonan Syamsurizal selaku Ketua Pegolf Profesional Indonesia tertanggal 24 April 2017, untuk mengelola lapangan golf tersebut.
Atas permohonan itu, Kodam I/BB dan CV Sinar Alam Mandiri sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara (BMN). Perjanjian pemanfaatan asset TNI AD cq Kodam I/BB itu, ditandatangani 4 September 2017 oleh Pangdam I/BB yang ketika itu dijabat Mayjen TNI Cucu Somantri dan Syamsurizal selaku Direktur CV Sinar Alam Mandiri.
Dalam pasal 4 dari perjanjian tersebut disebutkan bahwa, jangka waktu pengelolaan lapangan golf tersebut selama 15 tahun dihitung sejak penandatanganan perjanjian, yakni 4 September 2017. Itu artinya, pengelolaan lapangan golf tersebut berakhir pada 3 September 2032.
Pasca penandatanganan perjanjian, Syamsurizal langsung tancap gas. Ia menyiapkan investasi Rp 5 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana, sehingga benar-benar layak sebagai sebuah lapangan golf profesional.
Sialnya, setelah lapangan golf tersebut maju, Kodam I/BB justru memutus kontrak kerjasama secara sepihak melalui Surat Keputusan (SK) Panglima Kodam I/BB tentang pemutusan kontrak kerjasama (KSP) antara Kodam I/BB dengan CV Sinar Alam Mandiri, tertanggal 28 Februari 2023. Syamsurizal pun "diusir" dari pengelolaan lapangan golf tersebut.
Saat ini, Lapangan Golf BBCC Desa Tuntungan, Deliserdang mampu mendapatkan penghasilan rata-rata Rp 300 juta dalam sebulan. Kemana uang itu digunakan?" tegas Rismansyah Siregar. *
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tingkat bantuan sosial atau bansos yang salah sasaran sem
EKONOMI
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK