Jusuf Kalla Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Penistaan Agama
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
SUNGAI PENUH – Aksi unjuk rasa yang digelar para aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali memanas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh, Rabu (25/6/2025).
Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang menyoroti dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Pelayang Raya, Supriadi.
Puluhan massa kembali turun ke jalan setelah sebelumnya, dalam aksi yang digelar 10 hari lalu, pihak Kejari melalui Kasi Intel berjanji akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut dalam waktu dekat.
Namun hingga hari ini, para aktivis menilai belum ada langkah konkret yang dilakukan aparat penegak hukum.
Salah satu orator aksi, Indra Komano, secara lantang menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Kejari Sungai Penuh yang dinilainya tidak responsif terhadap laporan masyarakat.
"Sudah 10 hari kami menunggu, tapi tidak ada satu pun langkah nyata dari Kejari. Ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam menegakkan hukum. Jangan-jangan Kejari Sungai Penuh justru melindungi Kades Pelayang Raya, Supriadi," tegas Indra dalam orasinya.
Ia juga menilai Kejari gagal dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.
Menurutnya, ketidakseriusan lembaga hukum tersebut bisa mencoreng citra penegakan hukum di daerah.
"Banyak kasus pelanggaran hukum yang terbengkalai tanpa kejelasan. Jika tidak sanggup menegakkan keadilan, lebih baik mundur dan angkat kaki dari Bumi Sakti Alam Kerinci," ujarnya.
Aksi massa sempat memanas dan diwarnai ketegangan antara demonstran dan sejumlah pihak dari internal Kejaksaan.
Meski demikian, situasi masih dapat dikendalikan aparat pengamanan yang berjaga di lokasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi oleh Kades Supriadi.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, para aktivis berencana akan melanjutkan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera direspons secara serius oleh pihak Kejari.*
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah be
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi sempadan sungai sekaligus menemui warga terdampak banjir b
PEMERINTAHAN
SERANG Pernyataan kontroversial terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan yang melibatkan oknum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menanggapi santai laporan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan liquefied petrole
EKONOMI
JAKARTA Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menyebut Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Selebgram Clara Shinta mengaku menerima somasi dari seorang perempuan bernama Tri Indah Ramadani, yang diduga terkait dengan ung
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar kerja sama antara Indonesia dan Rusia terus diperk
NASIONAL
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di Aula Mako Polres Tapsel, Selasa, 14 Apri
NASIONAL