Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
SUNGAI PENUH – Aksi unjuk rasa yang digelar para aktivis dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali memanas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh, Rabu (25/6/2025).
Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang menyoroti dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Pelayang Raya, Supriadi.
Puluhan massa kembali turun ke jalan setelah sebelumnya, dalam aksi yang digelar 10 hari lalu, pihak Kejari melalui Kasi Intel berjanji akan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi tersebut dalam waktu dekat.
Namun hingga hari ini, para aktivis menilai belum ada langkah konkret yang dilakukan aparat penegak hukum.
Salah satu orator aksi, Indra Komano, secara lantang menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Kejari Sungai Penuh yang dinilainya tidak responsif terhadap laporan masyarakat.
"Sudah 10 hari kami menunggu, tapi tidak ada satu pun langkah nyata dari Kejari. Ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam menegakkan hukum. Jangan-jangan Kejari Sungai Penuh justru melindungi Kades Pelayang Raya, Supriadi," tegas Indra dalam orasinya.
Ia juga menilai Kejari gagal dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.
Menurutnya, ketidakseriusan lembaga hukum tersebut bisa mencoreng citra penegakan hukum di daerah.
"Banyak kasus pelanggaran hukum yang terbengkalai tanpa kejelasan. Jika tidak sanggup menegakkan keadilan, lebih baik mundur dan angkat kaki dari Bumi Sakti Alam Kerinci," ujarnya.
Aksi massa sempat memanas dan diwarnai ketegangan antara demonstran dan sejumlah pihak dari internal Kejaksaan.
Meski demikian, situasi masih dapat dikendalikan aparat pengamanan yang berjaga di lokasi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi oleh Kades Supriadi.
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL