PADANGSIDIMPUAN — Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali memanas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Kamis (26/6), menuntut kejelasan hukum atas dugaan pemotongan 18% Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2023.
Puluhan mahasiswa dari Dewan Perkumpulan Mahasiswa Pemuda Peduli Hukum (DPP-PERMADA PH) dan Gerakan Mahasiswa Anti Penindasan (GEMAS) turun ke jalan sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka menyuarakan tuntutan dengan orasi keras, mengecam lambannya proses hukum dan absennya Kepala Kejari, Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar.
Baca Juga:
Situasi sempat memanas dengan adanya aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan.
Pihak kejaksaan bahkan memasang kawat berduri untuk menghalau aksi massa yang mencoba menerobos barikade.
Baca Juga:
Ketua DPP-PERMADA PH, Abdul Husein Simamora, menegaskan bahwa tidak adanya klarifikasi langsung dari Kajari merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum.
"Kami tidak ingin diwakili. Dugaan pemotongan ADD ini menyangkut uang rakyat, dan publik berhak tahu. Ketidaktegasan aparat penegak hukum mencederai kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menuntut:
- Evaluasi menyeluruh terhadap Kajari Padangsidimpuan.
- Pemeriksaan terhadap Kepala Inspektorat, Kepala BPKPAD, dan seluruh Kepala Desa.
- Transparansi penyidikan dugaan korupsi ADD 2023.
- Pencopotan pejabat yang terbukti lalai atau tidak profesional.
MEDAN Dalam rangka mendukung kelancaran arus mobilitas selama libur sekolah, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Nasional
JAKARTA Ustadz Khalid Basalamah menegaskan bahwa kehadirannya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sebagai ters
Hukum dan Kriminal
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo melalui tim Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap aset berupa 13 bidang tanah milik dua terpi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan B
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Operasi Sikat Seulawah 2025 yang digelar oleh Polda Aceh bersama seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Aceh resmi dinyataka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kebijakan pemberantasan truk Over DimensionOver Load (ODOL) atau Zero ODOL kembali menjadi sorotan. Menteri Perhubungan (Menhub
Ekonomi
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan penolakan atas bantuan asing dalam pembanguna
Ekonomi
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto,
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Warga Desa Tamaran, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dikejutkan dengan penemuan sejumlah benda mirip rudal di
Nasional
TAPANULI TENGAH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Polres Tapanuli Tengah menggelar upacara ziarah rombongan di Taman Makam P
Nasional