JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan 212 produsen beras nakal kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kejaksaan Agung karena terindikasi melakukan berbagai pelanggaran berat terhadap ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Dari hasil investigasi yang dilakukan Kementan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional, dan 13 laboratorium di 10 provinsi, sebanyak 212 dari 268 merek beras terbukti bermasalah.
"Sebanyak 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas HET, dan 21 persen beratnya tidak sesuai," ujar Mentan Amran, Jumat (27/6/2025).
Baca Juga:
Menurut Mentan, praktik curang ini berpotensi menyebabkan kerugian konsumen hingga mencapai Rp99 triliun.
Parahnya lagi, beras SPHP bersubsidi yang semestinya dijual sesuai harga reguler justru dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium.
Baca Juga:
"Negara tidak boleh kalah dengan mafia pangan. Kami sudah laporkan temuan ini secara lengkap ke Kapolri dan Jaksa Agung. Semua data sudah diserahkan," tegas Amran.
Ia menyebut anomali harga beras saat ini mencurigakan karena terjadi di tengah tren kenaikan produksi nasional.
Bahkan menurut FAO, produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, melampaui target nasional 32 juta ton.
Pemerintah memberikan batas waktu dua minggu, hingga 10 Juli 2025, bagi para pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran dan menghentikan praktik curang.
"Jika tidak dipatuhi, maka bersiaplah menghadapi proses hukum. Tidak boleh lagi ada beras dijual di atas HET, mutu rendah, atau berat dikurangi," tegas Amran.
Sesjam Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Andi Herman, menyatakan temuan ini melanggar berbagai regulasi dan berpotensi menjadi kejahatan yang merugikan negara dan rakyat secara bersamaan.
Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Mabes Polri Brigjen Helfi Assegaf menambahkan, tindakan pelabelan dan pengemasan menyesatkan merupakan pelanggaran berat terhadap UU Perlindungan Konsumen.
"Ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar," tegas Helfi.*
(lp/a008)
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, angkat bicara terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali me
Politik
NORWEGIA Keluarga Kerajaan Norwegia diguncang kabar mengejutkan. Marius Borg Hiby (28), putra sulung dari Putri Mahkota MetteMarit, r
Internasional
JAKARTA Polri siap mengamankan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke79 Bhayangkara yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas)
Nasional
JAKARTA Bursa saham Amerika Serikat kembali mencetak sejarah baru.Pada penutupan perdagangan Jumat (27/6/2025) waktu setempat, dua indek
Ekonomi
JAKARTA Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta bantuan Presiden RI Prabowo Subianto dalam m
Nasional
DELI SERDANG Maskapai penerbangan berbiaya hemat AirAsia resmi membuka rute internasional baru yang menghubungkan Phuket, Thailand dan M
Pariwisata
JAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik. I
Ekonomi
JAKARTA Ajang bergengsi Indonesia Property & Bank Award (IPBA) keXIX Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Menteri Perumahan dan Kawa
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mengintensifkan upaya penanganan banjir dan persoalan drainase di wilayah Medan Utara. Wali Kota Medan
Pemerintahan
PADANG Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Prof. Budi Santoso, mengingatkan bahwa penambahan jumlah d
Kesehatan