
Kuasa Hukum: Alasan Banding JPU dalam Kasus Lisa Rachmat Tak Berdasar Hukum
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan KriminalMEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan publik.
Enam orang diamankan dalam OTT di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Kamis malam (26/6/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa mereka yang ditangkap terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara, serta pihak swasta.
Baca Juga:
Keenamnya langsung diterbangkan ke Jakarta keesokan harinya, Jumat (27/6), untuk pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
"Penangkapan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara," ujar Budi. KPK tengah mendalami dua kelompok penerimaan uang yang diduga hasil suap atau gratifikasi dari proyek tersebut.
Baca Juga:
Selain penangkapan, KPK juga melakukan penyegelan di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumut di Jalan Busi, Kecamatan Medan Kota.
Ruangan bertuliskan PJN I tampak tersegel dengan dua stiker bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK", lengkap dengan tanggal penyegelan yakni 28 Juni 2025.
Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas di kantor tersebut telah berhenti total. Beberapa kendaraan proyek seperti truk dan alat berat terlihat parkir di sekitar gedung, namun tak tampak adanya pergerakan personel atau aktivitas kerja.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan proyek infrastruktur strategis dan menambah deretan panjang dugaan korupsi di sektor pembangunan jalan.
KPK menyatakan akan mengumumkan perkembangan lebih lanjut dalam konferensi pers resmi setelah pemeriksaan awal selesai.*
(d/j006)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan KriminalOleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
OpiniMEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
NasionalBATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
PeristiwaJAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan KriminalMEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
PeristiwaPADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
PolitikJAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan KriminalJAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi