Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mengkaji penghentian ekspor sejumlah komoditas mineral mentah, termasuk timah.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari larangan ekspor bijih nikel dan bauksit yang telah diterapkan sebelumnya.
"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).Baca Juga:
Menurut dia, kebijakan hilirisasi menjadi strategi utama pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat struktur industri nasional.
Produk hasil hilirisasi ditargetkan mampu menggantikan barang impor dan menciptakan pasar domestik yang kuat (captive market).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp 618 triliun.
Proyek tersebut mencakup hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.
Bahlil menilai kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dimulai pada 2018–2019 telah membuahkan hasil signifikan.
Ia menyebut total ekspor nikel Indonesia yang semula hanya sekitar USD 3,3 miliar pada 2018–2019 melonjak menjadi USD 34 miliar pada 2024.
"10 kali lipat hanya dalam waktu lima tahun. Inilah yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya.
Pemerintah memperkirakan hingga 2040 program hilirisasi di berbagai sektor dapat menarik investasi hingga USD 618 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar USD 498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batu bara (minerba), serta USD 68,3 miliar dari minyak dan gas bumi (migas).
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN