Dalihan Na Tolu Dikhianati Korupsi Proyek Jalan: Sosiolog Desak Sidang Adat dan Pembubaran Perusahaan Terlibat

Kedua, pengkhianatan terhadap pejabat (Boru/Anak Boru): Berubah fungsi dari pelayan menjadi pemeras. Dan ketiga, terhadap solidaritas (Manat Mardongan Tubu): kolusi antar-kroni mengubahnya menjadi kartel korupsi.

"Ini adalah buah dari anomie (kekosongan norma) akibat kapitalisme liar dan hegemoni korporasi," tandas Siregar, merujuk pada teori Durkheim dan Gramsci.

Tuntutan Pertanggungjawaban di Hadapan Rapat Adat

Siregar menegaskan, penanganan hukum semata tidak cukup untuk memulihkan kerusakan yang terjadi. "Pelaku wajib mempertanggungjawabkan dosa budaya pada sidang adat yang diselenggarakan secara khusus!" serunya.

Ia merinci tiga tuntutan utama. Pertama permintaan maaf publik. Para pelaku harus meminta maaf secara publik di hadapan majelis adat. Sidang adat ini akan memberikan kesempatan kepada hula-hula (pemuka adat/agama), boru (masyarakat), dan dongan tubu (sesama marga) untuk memusyawarahkan sanksi adat, disertai ritual pembersihan diri dan ganti rugi.

Sanksi adat ini, yang dapat berupa besaran paling tidak setara 10 kali nilai korupsi yang dituduhkan, akan dilaksanakan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kedua, tuntutan pembubaran perusahaan terlibat. Siregar menuntut agar perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi ini dibubarkan. Pihak berwenang diminta untuk mencabut izin usaha dan menyita aset-asetnya, yang kemudian diserahkan kepada masyarakat. "Mereka adalah parhata sia (penipu ulung) yang harus dimusnahkan agar tidak menjadi virus abadi!" tegasnya.

Ketiga, integrasi sanksi adat dalam birokrasi. Diperlukan pembuatan sanksi yang disepakati untuk diintegrasikan dalam sistem birokrasi, termasuk mempertimbangkan pelarangan seumur hidup bagi pelaku korupsi.

Selain itu, sidang adat juga perlu merumuskan model pengawasan Dalihan Na Tolusebagai solusi preventif. Siregar mengusulkan model ini beranggotakan tiga komponen: mora (hula-hula), boru (anak boru), dan dongan tubu (kahanggi). "Mereka akan mengawasi proyek strategis sebagai bentuk dekolonisasi tata kelola," paparnya.

Siregar juga menyoroti bahwa sejak kemerdekaan, penggerusan nilai-nilai orisinalitas Indonesia, terutama agama dan budaya, terus dilakukan atas nama modernisasi. Namun, fakta kini menunjukkan kesesatan jalan tersebut.

Ia menekankan pentingnya membawa pulang Indonesia ke jati diri orisinalnya sebagai entitas bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau industrialisasi semata.

Peringatan: Jalan Menuju Neraka Budaya