Cabjari Labuhan Deli Bantah Penetapan Tersangka Dana BOS MAS Farhan 'Salah Sasaran'
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi menyegel fasilitas pabrik peleburan aluminium milik PT Mandiri Pratama Intilogam (PT MPI) yang berlokasi di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Tindakan tegas ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius terhadap pengelolaan emisi dan pencemaran udara.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, mengatakan bahwa penyegelan dilakukan usai inspeksi mendadak (sidak) oleh tim pengawas lingkungan.
Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa PT MPI mengoperasikan 10 tungku peleburan tanpa sistem pengelolaan emisi yang memadai.
"Penyegelan ini adalah langkah tegas kami terhadap pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban pengendalian pencemaran udara. KLH/BPLH akan terus melakukan penindakan terhadap pelanggaran serupa, baik di Jabodetabek maupun wilayah lain," ujar Rizal dalam keterangan resminya, Minggu (29/6/2025).
Yang lebih mengkhawatirkan, empat dari tungku peleburan tersebut menggunakan bahan bakar berupa minyak pelumas bekas, yang berpotensi menghasilkan emisi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, alat pengendali pencemaran udara berupa wet scrubber dilaporkan tidak berfungsi akibat kerusakan selama hampir empat bulan terakhir.
Akibat kerusakan tersebut, emisi hasil proses peleburan dibuang langsung ke udara tanpa proses penyaringan atau pengolahan terlebih dahulu.
Hal ini menyebabkan peningkatan signifikan terhadap pencemaran udara di sekitar kawasan industri Cikarang Timur.
Menanggapi hal ini, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurrofiq, menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap industri yang mengorbankan kualitas lingkungan demi kepentingan bisnis semata.
"Udara bersih adalah hak setiap warga negara. Tidak ada toleransi bagi pelaku usaha yang mengorbankan kesehatan masyarakat demi keuntungan jangka pendek," tegas Hanif.
Ia menambahkan, KLH/BPLH berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan, khususnya di wilayah padat industri seperti Jabodetabek.
DELI SERDANG Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli membantah pemberitaan media daring yang menyebut penetapan d
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke18 dengan menyal
POLITIK
PALAS Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga, resmi dicopot dari jabatannya beberapa hari lalu. Penco
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Warga di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali menghadapi ancaman banjir sa
PEMERINTAHAN
BINJAI Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Binjai periode 20262027 resm
POLITIK
TEPI BARAT Pemerintah Israel barubaru ini menyetujui proses pendaftaran lahan di Tepi Barat sebagai properti negara. Kementerian Luar
INTERNASIONAL
ACEH UTARA Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, mengungkap fakta mengejutkan terkait dampak banjir besar yan
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar yang menyebut adanya temuan uang tunai Rp920 miliar saat penggeledahan rumah pejabat
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Polda Aceh menyerahkan ratusan paket daging meugang kepada masyarakat dan awak media, Senin (16/2/2026), sebagai bagian dari
PEMERINTAHAN
JAKARTA Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, PDI Perjuangan (PDIP) memiliki alasan strategis yang sangat kuat untuk kembali
POLITIK