Pegawai DJBC Diperiksa KPK, Kasus Suap Impor Barang Semakin Menguat
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian dalam mendalami asal-usul dua pucuk senjata api yang ditemukan saat penggeledahan di rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting.
Penemuan tersebut terjadi saat KPK menggeledah kediamannya di Medan pada hari Rabu siang, dalam rangka pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut .
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa saat ini penyidik tengah menginventarisasi jenis senjata yang ditemukan dan akan mengonfirmasi legalitasnya, termasuk izin kepemilikan dan asal-usulnya, bekerja sama dengan pihak kepolisian.
"Mengenai asal dari senjata api tersebut, nanti akan didalami oleh penyidik dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian," ungkap Budi.
Dalam penggeledahan sekaligus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal pada Kamis (26/6), KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar, yang diduga sebagai suap untuk memperoleh proyek jalan.
Adapun senjata api yang diamankan terdiri dari satu pistol Baretta beserta 7 butir amunisi, serta satu senapan angin (air gun) dengan tiga kemasan peluru.
Saat ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini:
Topan Obaja Putra Ginting (penerima)
Rasuli Efendi Siregar (penerima)
Heliyanto (penerima)
M. Akhirun Efendi Siregar (pemberi)
M. Rayhan Dulasmi Pilang (pemberi)
Para tersangka diduga kuat melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender melalui e-katalog dan aliran dana, dengan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah. KPK bersama BPKP masih melakukan penelusuran untuk memetakan aliran uang dan bukti lanjutan .
Koordinasi dengan Polri ini diharapkan dapat mengungkap status hukum senjata api tersebut, apakah legal dan difungsikan secara resmi, atau diperoleh secara ilegal.
Langkah ini krusial untuk memperjelas potensi pelanggaran tambahan terkait kepemilikan senpi di luar kewenangan pejabat publik.*
(kp/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jen
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan, pemerintah kota tidak melarang pedagang menjual daging nonhalal. Sebaliknya, Pemkot akan men
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menerima pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp 13,18 miliar terkait kasus koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengajak pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Medan untuk aktif
PENDIDIKAN
MEDAN Muhammad Heri dan Musriyanda alias Yanda, dua warga asal Aceh, lolos dari ancaman hukuman mati dalam kasus kepemilikan dan penyimp
HUKUM DAN KRIMINAL
KISARAN, ASAHAN Keluarga berharap seorang pria berusia 40 tahun, Awaluddin Nasution, yang dilaporkan hanyut di Sungai Asahan, segera dit
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri melakukan evaluasi secara nasional menyusul kasus dugaan penganiaya
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA, SWISS Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menekankan pentingnya memperluas akses makan bergizi dan layanan kesehatan dalam Si
INTERNASIONAL
BENGKALIS Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 19 kilogram dan menangkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perum Bulog bersiap membangun fasilitas gudang beras di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi, dengan luas lahan sekitar 23 hektare
EKONOMI