BEKASI -Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengambil tindakan tegas dengan menyegel tempat penampungan milik PT PSM di Kelurahan Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Langkah ini diambil lantaran perusahaan penyalur tersebut tidak kunjung memberangkatkan 326 calon pekerja migran, sebagian besar ke negara tujuan Taiwan.
"Tempat ini kami segel karena 326 calon pekerja migran tidak kunjung diberangkatkan bekerja ke luar negeri, paling banyak ke Taiwan," ujar Karding saat peninjauan di lokasi, Selasa (8/7/2025).
Kerugian Calon Pekerja Migran Capai Rp 6,3 Miliar
Menurut Karding, penundaan pemberangkatan ini menyebabkan total kerugian yang dialami para calon pekerja migran mencapai Rp 6,3 miliar. Ia menuntut agar PT PSM bertanggung jawab penuh dan segera mengganti kerugian tersebut.
"Jangan main-main ya. Siapa pun yang merugikan pekerja migran harus dipenjara. Tidak ada ampun. Tanggung jawab penuh ada pada perusahaan," tegasnya.
Sanksi Tegas: Larangan Operasi Hingga Ganti Rugi
Sebagai bentuk sanksi awal, pemerintah melarang PT PSM untuk melakukan proses seleksi maupun pengurusan dokumen penempatan pekerja migran. Larangan ini hanya akan dicabut apabila pihak perusahaan bersedia mengganti kerugian seluruh calon pekerja migran yang telah tertahan.
"Perusahaan tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Sanksi administratif sudah dijatuhkan, dan jika tidak ada iktikad baik, kami siap bawa ke ranah hukum," jelas Karding.
Kritik Pedas: Saham Dimiliki, Tapi Tak Diawasi
Karding juga menyesalkan lemahnya pengawasan dari pemilik perusahaan, yang menurutnya lalai dalam memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai aturan dan etika.
"Kalian punya saham tapi tidak mengawasi. Pilih orang nggak jelas. Kok nggak kasihan sama pekerja migran yang sudah berharap," ungkapnya geram.
Penyegelan ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan penyalur pekerja migran untuk tidak bermain-main dengan nasib dan masa depan masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari praktik penelantaran, eksploitasi, dan ketidakadilan sistemik, baik di dalam maupun luar negeri.*
(km/j006)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Ca
Hukum dan Kriminal
MEDAN Ribuan massa yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Batak Indonesia tumpah ruah di depan Mapolda Sumut pada Rabu (9/7/2025). Me
Nasional
MEDAN Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan menerima kunjungan dari perwakilan Health Holding Company (HHC), perusahaan laya
Kesehatan
MANOKWARI Sebanyak 78 putra asli Papua (OAP) berhasil lolos seleksi sebagai calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) TNI AD pada TA 2025.
Nasional
MEDAN Polemik mengenai status lahan perumahan Pacific Palace yang terletak di Jalan Tapian Nauli, Pasar I, Kecamatan Medan Sunggal, kemb
Pemerintahan
MEDAN Polrestabes Medan melaksanakan penanaman jagung serentak di wilayah Medan Sunggal, tepatnya di Dusun 17, Sempat Arih, Sei Semayang
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Polemik mengenai surat permohonan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan
Politik
JAKARTA Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), DPR dan pemerintah sepakat untuk menghapus
Hukum dan Kriminal
TAPANULI TENGAH Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Sat Narkoba) Polres Tapanuli Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa kliennya tidak menerima aliran dana sepersen pun dalam p
Hukum dan Kriminal