Peringati HUT ke-53 KNPI, Pemkab Batu Bara Siapkan Perda Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat komitmen dalam membangun generasi muda melalui penyusunan regulasi daerah tentang pe
PEMERINTAHAN
MEDAN - Ribuan pensiunan karyawan PTPN-IV, dalam tiga bulan terakhir dikabarkan tidak lagi menerima uang beras. Padahal, uang beras tersebut seharusnya diterima para pensiunan setiap akhir bulan.
Para pensiunan mengaku tidak mengetahui apa penyebab uang beras itu tidak diberikan. Manajemen PTPN-IV sendiri, juga tidak memberi penjelasan resmi.
"Kami kaget. Dalam tiga bulan ini tidak ada lagi uang beras. Tidak ada juga penjelasan dari PTPN-IV. Karena itu, wajar saja muncul dugaan ada korupsi uang beras di PTPN-IV," tutur seorang pensiunan karyawan PTPN-IV Kebun Tanah Itam Ulu (TIU) kepada wartawan, Selasa (15/07/2025).
Pensiunan yang mohon namanya tidak disebutkan itu menjelaskan, besaran uang beras tersebut bervariasi. Besarannya sesuai golongan atau tanggungan karyawan. Pensiunan karyawan Golongan 5 misalnya, mendapatkan uang pengganti beras sebesar Rp 175.000 per bulan.
Pensiunan karyawan itu mengaku, saat ini seluruh pensiunan sangat heran dan mempertanyakan kenapa uang beras yang menjadi hak pensiun karyawan itu tidak disalurkan dalam tiga bulan terakhir.
"Saya sendiri pensiun sejak tahun 2021. Setelah pensiun masih mendapat uang beras. Tapi tiga bulan belakangan ini, pensiunan karyawan tidak dapat uang beras," jelasnya.
Supaya tidak menjadi keresahan dan menimbulkan kecurigaan di kalangan seluruh pensiunan karyawan PTPN-IV, dia berharap pihak direksi membuat pemberitahuan. Kalau memang bantuan uang beras tersebut tidak ada lagi seharusnya, diumumkan secara resmi.
Dalam hal ini dapat saja menimbulkan kecurigaan di kalangan pensiunan karyawan. Misalnya, uang beras tersebut bisa saja dikorupsi oleh oknum-oknum direksi atau oknum manager.
Jika dihitung jumlah uang beras yang semestinya diterima ribuan pensiunan karyawan PTPN-IV dalam tiga bulan dengan jumlah yang bervariasi, maka diperkirakan sudah mencapai miliaran uang negara dikorupsi.
HUMAS BELUM TAU APA ALASANNYA
Ketika dikonfirmasi, Selasa (15/07/2025), Kerani Humas/Protokoler PTPN-IV Regional-II, Hari Pratama tidak bisa menjelaskan secara rinci. Namun, ia mengaku sudah menerima informasi tentang penghenian pembayaran uang beras itu. "Tapi saya dapat informasi, hanya dua bulan yang tidak dibayarkan," jelasnya.
Penjelasan Hari Pratama itu tidak sesuai dengan pengakuan para pensiunan karyawan. Karena menurut para pensiunan karyawan, sudah tiga bulan mereka tidak menerima uang beras.
Hari Pratama juga mengaku tidak mengetahui penyebab penghentian penyaluran uang beras itu. "Saya belum mendapat informasi tentang alasan penghentian itu," jelasnya.
Namun, Hari Pratama juga mengaku, urusan beras para pensiunan karyawan ini ditangani Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) PTPN-IV. "Ya, itu urusan Bidang SDM," jelasnya.*
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara memperkuat komitmen dalam membangun generasi muda melalui penyusunan regulasi daerah tentang pe
PEMERINTAHAN
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dan Indomaret untuk memperluas pemasara
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat langsung ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa bilal mayyit memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususny
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak 10 provinsi di Pulau Sumatera memperkuat sinergi dalam pengembangan
PEMERINTAHAN
MEDAN Kinerja koperasi di Sumatera Utara terus menunjukkan tren positif. Hingga Juli 2026, total volume usaha koperasi di provinsi ini te
EKONOMI
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dalam perkara du
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Kope
EKONOMI
LANGKAT Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, menerima kunjungan silaturahmi jajaran Matahari Pagi Indonesia (MPI
PEMERINTAHAN