Yusril Tegaskan Tak Ada Lagi Jalur Cepat Pengurusan ITAS dan ITAP WNA di Indonesia
JAKARTA Yusril Ihza Mahendra menegaskan saat ini tidak ada lagi jalur cepat dalam pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Ting
NASIONAL
MEDAN - Ribuan pensiunan karyawan PTPN-IV, dalam tiga bulan terakhir dikabarkan tidak lagi menerima uang beras. Padahal, uang beras tersebut seharusnya diterima para pensiunan setiap akhir bulan.
Para pensiunan mengaku tidak mengetahui apa penyebab uang beras itu tidak diberikan. Manajemen PTPN-IV sendiri, juga tidak memberi penjelasan resmi.
"Kami kaget. Dalam tiga bulan ini tidak ada lagi uang beras. Tidak ada juga penjelasan dari PTPN-IV. Karena itu, wajar saja muncul dugaan ada korupsi uang beras di PTPN-IV," tutur seorang pensiunan karyawan PTPN-IV Kebun Tanah Itam Ulu (TIU) kepada wartawan, Selasa (15/07/2025).
Pensiunan yang mohon namanya tidak disebutkan itu menjelaskan, besaran uang beras tersebut bervariasi. Besarannya sesuai golongan atau tanggungan karyawan. Pensiunan karyawan Golongan 5 misalnya, mendapatkan uang pengganti beras sebesar Rp 175.000 per bulan.
Pensiunan karyawan itu mengaku, saat ini seluruh pensiunan sangat heran dan mempertanyakan kenapa uang beras yang menjadi hak pensiun karyawan itu tidak disalurkan dalam tiga bulan terakhir.
"Saya sendiri pensiun sejak tahun 2021. Setelah pensiun masih mendapat uang beras. Tapi tiga bulan belakangan ini, pensiunan karyawan tidak dapat uang beras," jelasnya.
Supaya tidak menjadi keresahan dan menimbulkan kecurigaan di kalangan seluruh pensiunan karyawan PTPN-IV, dia berharap pihak direksi membuat pemberitahuan. Kalau memang bantuan uang beras tersebut tidak ada lagi seharusnya, diumumkan secara resmi.
Dalam hal ini dapat saja menimbulkan kecurigaan di kalangan pensiunan karyawan. Misalnya, uang beras tersebut bisa saja dikorupsi oleh oknum-oknum direksi atau oknum manager.
Jika dihitung jumlah uang beras yang semestinya diterima ribuan pensiunan karyawan PTPN-IV dalam tiga bulan dengan jumlah yang bervariasi, maka diperkirakan sudah mencapai miliaran uang negara dikorupsi.
HUMAS BELUM TAU APA ALASANNYA
Ketika dikonfirmasi, Selasa (15/07/2025), Kerani Humas/Protokoler PTPN-IV Regional-II, Hari Pratama tidak bisa menjelaskan secara rinci. Namun, ia mengaku sudah menerima informasi tentang penghenian pembayaran uang beras itu. "Tapi saya dapat informasi, hanya dua bulan yang tidak dibayarkan," jelasnya.
Penjelasan Hari Pratama itu tidak sesuai dengan pengakuan para pensiunan karyawan. Karena menurut para pensiunan karyawan, sudah tiga bulan mereka tidak menerima uang beras.
Hari Pratama juga mengaku tidak mengetahui penyebab penghentian penyaluran uang beras itu. "Saya belum mendapat informasi tentang alasan penghentian itu," jelasnya.
Namun, Hari Pratama juga mengaku, urusan beras para pensiunan karyawan ini ditangani Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) PTPN-IV. "Ya, itu urusan Bidang SDM," jelasnya.*
JAKARTA Yusril Ihza Mahendra menegaskan saat ini tidak ada lagi jalur cepat dalam pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Ting
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh melalui Ditsamapta menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kota Banda Aceh lewat program Juma
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta memeriahkan Bank Aceh Bhayangkara Run 2026 yang akan digelar pa
NASIONAL
JAKARTA Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan pujian khusus kepada kiper Emil Audero usai kemenangan atas Oman dengan skor 3
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah Indonesia menawarkan peluang kerja sama yang lebih luas dengan Rusia di bidang maritim, pelabuhan, logistik, hingga per
EKONOMI
MEDAN Pasangan suami istri (pasutri) ditemukan dalam kondisi tewas dan lemas di dalam mobil yang terparkir di Jalan Harapan Pasti, Kecamat
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah tercatat menembus level Rp 18.100 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di pasar global pada Jumat (5/6/2026) mal
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah seiring dengan koreksi tajam yang terjadi pada Indeks Harga
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp88,15 tril
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko KumHAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa
POLITIK