Tingkatkan Ketakwaan dengan Memaafkan, Pesan Prof. Maizuddin di Khutbah Jumat
BANDA ACEH Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi ind
AGAMA
JAKARTA – Mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi turut hadir dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
Dalam sidang dengan agenda pembacaan duplik atas replik jaksa penuntut umum (JPU), Edy Rahmayadi tampak hadir mengenakan kemeja hitam dan duduk di barisan depan kursi pengunjung.
Selain Edy, hadir pula tokoh-tokoh nasional lain, seperti mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan, serta mantan Menteri Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf.
Hasto Kristiyanto, sebelum sidang dimulai, menyampaikan bahwa duplik yang disusunnya setebal 48 halaman merupakan bentuk pembelaan terhadap apa yang ia sebut sebagai rekayasa hukum.
"Duplik ini saya siapkan dengan sebaik-baiknya. Gugatan terhadap keadilan ini merupakan esensi pokok atas terjadinya rekayasa hukum dan berbagai tindakan sewenang-wenang," ujar Hasto di hadapan wartawan.
Sebelumnya, Hasto dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.
Jaksa menilai Hasto terbukti merintangi penyidikan dan memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam proses penetapan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019–2024.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan," ujar JPU dalam sidang sebelumnya.
Jaksa menjerat Hasto dengan Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Pantauan di lokasi, keamanan sidang juga diperketat dengan 1.180 personel polisi yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya persidangan.
Langkah ini diambil mengingat tingginya atensi publik terhadap kasus yang menyeret tokoh penting di lingkaran elite politik nasional tersebut.
BANDA ACEH Memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menjadi kunci dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga menjadi ind
AGAMA
JAKARTA Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengungkapkan alasan di balik serangkaian pertemuannya dengan seju
POLITIK
JAKARTA Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F35 milik Amerika Serikat (AS) di wilayah tengah negara tersebut pada Jumat,
INTERNASIONAL
JAKARTA Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam diplomasi energi global melalui kerja sama strategis dengan Korea Selatan, khususny
EKONOMI
BATAM Kepala Imigrasi Kota Batam, Hajar Aswad, dicopot dari jabatannya setelah terjerat dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang m
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa hubungan industrial di Indonesia harus naik kelas agar pekerja ti
EKONOMI
JAKARTA Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Indonesia atas kesediaannya un
INTERNASIONAL
BANTUL Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Wates, Bantul, tepatnya di Argorejo, Sedayu, pada Jumat (3/4/2026). Sebuah mobil Toyota Ava
PERISTIWA
TANJUNG JABUNG TIMUR Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini telah
PENDIDIKAN
JAKARTA Pemerintah terus menggenjot percepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus
PEMERINTAHAN