Dana Hibah Jatim Dikorupsi? KPK Temukan Penyimpangan Sistemik dan Minta Reformasi Total

- Kolaborasi dengan Bank Jatim untuk prosedur pencairan dana yang akuntabel

Selain di tingkat daerah, KPK juga mendorong penyusunan regulasi nasional terkait hibah APBD.

Di antaranya menyusun data tunggal nasional berbasis NIK, membangun platform digital hibah antarinstansi, serta merumuskan kebijakan nasional untuk mencegah korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran hibah.

KPK menegaskan bahwa reformasi tata kelola hibah di Jawa Timur harus menjadi model bagi pemerintah daerah lain.

Melalui sistem yang transparan dan akuntabel, program hibah diharapkan tidak hanya menjadi alat politik atau sarana patronase, melainkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berintegritas.

"Upaya ini tidak hanya menyelamatkan uang negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah," tutup Setyo.*