"Sihir Politik" Jokowi
OlehFirdaus ArifinADA politisi yang kekuasaannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan. Begitu kendaraan dinas dikembalikan, pengaw
OPINI
JAKARTA — Pemerintah berencana membenahi dan meninjau ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dalam menentukan pengelompokan desil masyarakat.
Peninjauan ini dilakukan agar data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menunggu Badan Pusat Statistik (BPS) menyelesaikan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.Baca Juga:
"Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," kata Airlangga, Jumat (21/8/2026).
Airlangga memastikan peninjauan DTSEN tidak akan mengubah jumlah kelompok desil. Pemerintah tetap menggunakan skala desil 1 hingga 10.
Menurut dia, evaluasi lebih diarahkan pada proses pemutakhiran dan penyeleksian data agar pengelompokan masyarakat menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara lebih akurat.
"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Tidak mungkin 0-120 persen, desil 12 itu 120 persen nanti," jelasnya.
Badan Pusat Statistik sebelumnya mengakui masih terdapat data yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN dapat mengajukan pemutakhiran.
"Desil bersifat dinamis. Apabila masyarakat merasa data yang tercantum belum menggambarkan kondisi sosial ekonominya saat ini, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran," jelas Margaretha, Sabtu (15/8/2026).
Desil merupakan sistem pemeringkatan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Setiap kelompok mewakili sekitar 10 persen penduduk.
Namun, posisi seseorang dalam desil tidak selalu menggambarkan secara sederhana apakah orang tersebut miskin, menengah, atau kaya.
OlehFirdaus ArifinADA politisi yang kekuasaannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan. Begitu kendaraan dinas dikembalikan, pengaw
OPINI
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR Mandiri 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UM
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkapkan terdapat 335 perusahaan pemilik konsesi yang berada di kawasan lahan terba
NASIONAL
TOBA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Bintang Timur Balige (BTB), Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menjadi perhat
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membenahi dan meninjau ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dalam menentukan pengel
EKONOMI
MEDAN Sistem split payment pajak restoran melalui Qresto mulai diterapkan di Kota Medan. Sejak program tersebut diberlakukan, sebanyak 4
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Parit di Dusun 15, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbakar pada Jumat mala
PERISTIWA
LAMPUNG Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Resort Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, Lampung
PERISTIWA
JAKARTA Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan pada Agustus 2026 tidak hanya mengancam
NASIONAL