Kembangkan Kasus Korupsi Jalan di Sumut, KPK Periksa 5 Saksi di Padang Sidempuan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi untuk mendalami pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pemerintah berencana membenahi dan meninjau ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dalam menentukan pengelompokan desil masyarakat.
Peninjauan ini dilakukan agar data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menunggu Badan Pusat Statistik (BPS) menyelesaikan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.Baca Juga:
"Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," kata Airlangga, Jumat (21/8/2026).
Airlangga memastikan peninjauan DTSEN tidak akan mengubah jumlah kelompok desil. Pemerintah tetap menggunakan skala desil 1 hingga 10.
Menurut dia, evaluasi lebih diarahkan pada proses pemutakhiran dan penyeleksian data agar pengelompokan masyarakat menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara lebih akurat.
"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Tidak mungkin 0-120 persen, desil 12 itu 120 persen nanti," jelasnya.
Badan Pusat Statistik sebelumnya mengakui masih terdapat data yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN dapat mengajukan pemutakhiran.
"Desil bersifat dinamis. Apabila masyarakat merasa data yang tercantum belum menggambarkan kondisi sosial ekonominya saat ini, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran," jelas Margaretha, Sabtu (15/8/2026).
Desil merupakan sistem pemeringkatan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Setiap kelompok mewakili sekitar 10 persen penduduk.
Namun, posisi seseorang dalam desil tidak selalu menggambarkan secara sederhana apakah orang tersebut miskin, menengah, atau kaya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi untuk mendalami pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 115,44 poin atau 1,88 persen ke level 6.031 pada perdagangan Kamis (8/10/2026).
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (8/10/2026). Rupiah turun 28 poin at
EKONOMI
JAKARTA Istana menanggapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait
NASIONAL
JAKARTA Sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Joko Widodo dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokte
POLITIK
MEDAN Seorang mahasiswa bernama Difo Rafael Andika Girsang meninggal dunia setelah terjatuh dari gedung Universitas Prima Indonesia (UNPRI
PERISTIWA
MEDAN Sebanyak 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) terdampak kabut asap pada Kamis (8/10/2026). Kondisi tersebut membuat kualitas
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gib
POLITIK
HALMAHERA TENGAH Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia. Dia menyinggung pihakpihak yang sela
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti sosialisasi Pelayanan Clearance Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara virtual, Kami
PEMERINTAHAN