Pemerintah Kaji Ulang DTSEN, Desil 10 Ternyata Banyak Diisi Masyarakat Kelas Menengah

JAKARTA — Pemerintah berencana membenahi dan meninjau ulang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dalam menentukan pengelompokan desil masyarakat.

Peninjauan ini dilakukan agar data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menunggu Badan Pusat Statistik (BPS) menyelesaikan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak

"Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," kata Airlangga, Jumat (21/8/2026).

Airlangga memastikan peninjauan DTSEN tidak akan mengubah jumlah kelompok desil. Pemerintah tetap menggunakan skala desil 1 hingga 10.

Menurut dia, evaluasi lebih diarahkan pada proses pemutakhiran dan penyeleksian data agar pengelompokan masyarakat menggambarkan kondisi sosial ekonomi secara lebih akurat.

"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Tidak mungkin 0-120 persen, desil 12 itu 120 persen nanti," jelasnya.

Badan Pusat Statistik sebelumnya mengakui masih terdapat data yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data DTSEN dapat mengajukan pemutakhiran.

"Desil bersifat dinamis. Apabila masyarakat merasa data yang tercantum belum menggambarkan kondisi sosial ekonominya saat ini, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran," jelas Margaretha, Sabtu (15/8/2026).

Desil merupakan sistem pemeringkatan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Setiap kelompok mewakili sekitar 10 persen penduduk.

Namun, posisi seseorang dalam desil tidak selalu menggambarkan secara sederhana apakah orang tersebut miskin, menengah, atau kaya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan utama bukan terletak pada metode BPS dalam menyusun desil.

Menurut dia, persoalan muncul ketika desil digunakan sebagai penanda langsung kelas ekonomi masyarakat.

"Desil 10 memang sangat heterogen karena batas bawahnya jelas, tetapi tidak punya batas atas," ujar Yusuf, Kamis (13/8/2026).

Pada 2024, kelompok desil 10 dimulai ketika pengeluaran masyarakat berada di sekitar Rp3,03 juta per kapita per bulan.

Dari sekitar 22,06 juta orang yang masuk desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang masuk kategori benar-benar menengah ke atas.

Kelompok tersebut memiliki pengeluaran sekitar Rp9,91 juta per kapita per bulan.

Menurut Yusuf, kondisi ekonomi masyarakat dalam DTSEN dipengaruhi berbagai faktor, antara lain identitas kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.

"Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah," katanya.

Yusuf menilai sistem desil tetap dapat digunakan selama sesuai dengan tujuan awalnya, yakni untuk melihat posisi relatif masyarakat dalam distribusi ekonomi.

Namun, penggunaan desil sebagai penentu langsung akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah dinilai perlu diperhatikan.

Ia menyoroti penggunaan DTSEN sebagai salah satu acuan untuk menentukan penerima bantuan sosial hingga akses terhadap BBM bersubsidi.

Menurut Yusuf, pemerintah sebaiknya juga menggunakan ukuran pengeluaran absolut untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat secara lebih spesifik.

"Ini bukan berarti DTSEN buruk, tetapi instrumennya digunakan untuk tujuan yang berbeda dari fungsi awalnya," jelas Yusuf.

Ia mengingatkan, apabila kelompok desil 9 dan 10 dianggap sebagai kelompok masyarakat kaya secara keseluruhan, masyarakat kelas menengah yang berada di dalam kelompok tersebut berpotensi kehilangan akses terhadap sejumlah fasilitas atau subsidi pemerintah.

Dengan evaluasi DTSEN, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat sehingga kebijakan bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan masyarakat benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.* (km/ad)

Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak

Karhutla Kalimantan Mengganas, WFH hingga Pengurangan Jam Kerja Dinilai Bisa Jadi Opsi Lindungi Pekerja dari Asap

Harumkan Nama Sumut, Dua Pelajar Toba Pulang Usai Tuntaskan Tugas Paskibraka Nasional 2026

Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi

BWS Sumatera I Perkuat Tepian Sungai Aih Bobo Gayo Lues, Cegah Erosi dan Banjir Bandang

Semarak HUT ke-81 RI: Pemdes Bogak Gelar Lomba Ranking #1, Dorong Anak Cintai Pendidikan