
Wacana Moratorium Pembangunan IKN Mencuat, DPR RI Akan Lakukan Kajian Mendalam
JAKARTA Isu moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali mengemuka dan memicu perdebatan sengit
NasionalPADANGSIDIMPUAN — Aliansi Wartawan Pemantau Polisi dan Jaksa (AWP2J) secara aktif memantau proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap proyek pembangunan Dek/Taman Kelurahan Kantin Pemko Padangsidimpuan yang mengalami kerusakan parah.
Pemeriksaan lapangan berlangsung pada Senin (22/07/2025).
Pemeriksaan tersebut bertujuan menghitung potensi kerugian negara atas proyek senilai Rp 2,3 miliar yang dikerjakan pada tahun 2022.
Lokasi proyek berada di bawah Jembatan Kantin (Siborang) Sungai Batang Ayumi, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.
Tim pemeriksa BPK turun langsung ke lokasi didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Padangsidimpuan, Imbalo Siregar, Kepala Inspektorat Sulaiman Lubis, serta aparat penegak hukum.
Mereka melakukan pemeriksaan bukti, mengecek progres fisik proyek, dan menelaah laporan keuangan terkait pelaksanaan pembangunan.
Sekretaris Jenderal AWP2J, Erijon Damanik, yang hadir langsung di lokasi mengatakan, "Kami sudah sejak lama memantau dugaan kasus terkait proyek ini. Ketika mendapat informasi BPK bersama kepolisian sedang melakukan pemeriksaan, kami segera turun ke lapangan untuk mengawasi sejauh mana proses pemeriksaan terhadap penggunaan dana dan temuan yang ada."
Erijon menambahkan, selain potensi kerugian negara, proyek tersebut diduga melanggar aturan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena terjadi penyempitan aliran sungai.
"Kami juga mendesak pihak kepolisian untuk memanggil konsultan perencanaan dan Konsultan Desain Engineering Detail (DED) proyek agar kronologi pembangunan dapat terungkap secara jelas," ujar Erijon.
Proyek yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 ini dikerjakan oleh CV Karya Indah Sumatera dengan pagu anggaran Rp 2.377.786.797.
Perusahaan kontraktor dipimpin AL sebagai Direktur yang berdomisili di Medan, dengan AS sebagai Komanditer dan FP sebagai Wakil Direktur, yang masing-masing berdomisili di Medan dan Binjai.
Kehadiran AWP2J di lokasi pemeriksaan menjadi bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik berjalan sesuai prosedur.*
JAKARTA Isu moratorium sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali mengemuka dan memicu perdebatan sengit
NasionalBENER MERIAH Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bener Meriah menyatakan kesiapan mereka untuk menuju kemandirian Amal Usaha Mu
EkonomiJAKARTA DJ Panda atau Giovanni Surya Saputra akhirnya buka suara terkait video parodi kehamilan yang viral dan dianggap menyindir Erika
EntertainmentJAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan tengah menganalisis kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ber
Hukum dan KriminalJAKARTA Isu penutupan gerai Indomaret di beberapa wilayah dijawab langsung oleh Direktur PT Indomarco Prismatama, Wiwiek Yusuf. Ia meneg
NasionalMEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat alokasi anggaran
PemerintahanPARAPAT Proses revalidasi Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO Global Geopark Council (UGGC) dimulai hari ini dengan hasil awal yang menggem
PariwisataMEDAN Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) mengamankan total 37 orang dalam pengungkapan kasus penjarahan pabrik kaca di Jalan
Hukum dan KriminalROKAN HULU Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol, turun langsung ke wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Roka
NasionalBEKASI Tim Nasional Thailand U23 resmi memastikan diri sebagai juara Grup C Piala AFF U23 2025 setelah menahan imbang Myanmar U23 den
Olahraga