MEDAN – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN), mendesak Direktur Utama (Dirut) Holding PTPN-III (Persero) untuk menyelesaikan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT).
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FKPPN H.N Serta Ginting, kepada bitvonline.com, Rabu (23/07/2025) di Medan.
H.N Serta Ginting mengatakan, permintaan agar PTPN segera menyelesaikan pembayaran SHT para pensiunan PTPN tersebut, bahkan sudah menjadi rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)-II FKPPN pada Mei 2025 lalu di Pekanbaru, Provinsi Riau.
"Dalam Rapimnas-II FKPPN yang dibuka secara resmi Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Ricky Tamba SH itu, diminta agar pembayaran SHT tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu tahun 2025-2026," jelas H.N Serta Ginting.
Mantan pejabat PTPN-III dan Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) itu mengingatkan, manajemen PTPN wajib membayarkan SHT tersebut. Karena SHT tersebut adalah hak para pensiunan.
"SHT itu adalah simpanan para pensiunan pegawai sejak masih aktif bekerja. Sejak masih aktif, gaji seluruh pegawai PTPN dipotong untuk tabungan pensiun yang kemudian menjadi Santunan Hari Tua (SHT). Jadi, SHT itu adalah uang para pensiunan. Hak para pensiunan," tegas H.N Serta Ginting.
Karena itu, menurut H.N Serta Ginting, bila manajamen PTPN tidak membayarkan SHT tersebut, itu artinya sama artinya dengan perilaku tindakan korupsi. "Kalau tidak dibayar, ke mana uang simpanan para pensiunan itu digunakan? Berarti kan ada dugaan dikorupsi," tegas H.N Serta Ginting.
H.N Serta Ginting yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut dan DPR RI itu juga mengancam, bila manajemen PTPN tidak membayarkan SHT tersebut, maka ia berkomitmen untuk menggerakkan ribuan pensiunan PTPN untuk menggelar aksi massa menuntut pembayaran SHT tersebut.
"Saya akan gerakkan ribuan pensiunan PTPN untuk menuntut penyelesaian pembayaran SHT tersebut. Bahkan kami akan mendesak atau membuat laporan pengaduan dugaan korupsi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas H.N Serta Ginting mengultimatum.
H.N Serta Ginting merincikan, sampai saat ini, masih tercatat sekitar Rp 256 miliar lagi sisa SHT yang belum dibayarkan. Angka itu terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. "Ini bukan angka sedikit. Jadi, manajemen PTPN harus mempertanggungjawabkannya," tegasnya.*
LIMA PULUH KOTA Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, kian mengkhawatirkan. Pemerintah kabu
Peristiwa
GARUT Tragedi dalam pesta pernikahan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karli
Hukum dan Kriminal
PADANG SIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melaksanakan giat rutin penegakan Peraturan Daerah (P
Nasional
JAKARTA Maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) seperti ChatGPT untuk mendiagnosis penyakit secara mandiri mulai mengkhawatirkan sejuml
Kesehatan
BANTUL Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi kediaman almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Ne
Peristiwa
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Effendy Pohan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah diperiksa oleh peny
Nasional
Morowali, Sulawesi Tengah Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, menegaskan bahwa keberadaan kant
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangk
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi angkat suara terkait temuan suplemen Blackmores Super Magnesium yang beredar tanpa izin edar di
Kesehatan
GIANYAR Komitmen TNI dalam membantu pemerataan pembangunan di pedesaan kembali ditunjukkan melalui pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa
Nasional