INSAN Binjai Lepas Puluhan Mahasiswa KKN ke Langkat, Dorong Pengabdian Nyata kepada Masyarakat
BINJAI Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai kembali mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
PENDIDIKAN
SOLO – Penyidik Polda Metro Jaya menyita dua dokumen penting milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu yang tengah bergulir.
Penyitaan dilakukan usai Jokowi menjalani pemeriksaan intensif selama tiga jam di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, Rabu (23/7/2025).
Dokumen yang disita berupa ijazah SMA Negeri 6 Solo dan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
"Iya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA," ujar Jokowi kepada wartawan usai pemeriksaan.
Pemeriksaan berlangsung dari pukul 10.10 WIB hingga 13.10 WIB.
Total 45 pertanyaan diajukan oleh penyidik, terdiri dari 35 pertanyaan lama yang direview ulang dan 10 pertanyaan baru.
"Semua pertanyaan penyidik saya jawab sesuai fakta dan apa adanya. Saya siap mengikuti proses hukum sampai selesai," ujar Jokowi tegas.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diperiksa bersamaan dengan 10 saksi lain.
Total terdapat 11 orang yang dimintai keterangan dalam sesi pemeriksaan tersebut.
Salah satu materi pemeriksaan mencakup hubungan Jokowi dengan Dian Sandi Utama, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang sempat mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X.
"Saya tidak pernah memerintahkan untuk memposting ijazah itu. Mas Dian Sandi sudah datang ke rumah untuk silaturahmi dan meminta maaf," jelas Jokowi.
Dian Sandi sendiri sebelumnya menyatakan bahwa unggahan itu merupakan inisiatif pribadinya.
BINJAI Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai kembali mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan kondisi keamanan di seluruh wilayah I
NASIONAL
BANDUNG Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menanggapi keberadaan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menggunakan personel Bintara Pembina Desa (Babin
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan dampak besar apabila ketentuan pidana bagi penyelenggara perjalanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kondisi sosial ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif pada pertengahan 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pen
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah informasi yang menyebut gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) akan men
EKONOMI
MEDAN Peredaran narkotika jenis baru berupa vape yang mengandung etomidate atau dikenal dengan istilah Vape Pot Getar mulai mendapat p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan penyimpangan bantuan bencana di Kabupaten Samosir kembali mengungkap fakta baru. Dalam persidangan di Pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas resmi dikukuhkan sebagai Duta Penggerak Ayah Teladan Kota Medan oleh Kepala Perwakilan (K
NASIONAL